Waketum PPP: Koalisi dengan Gerindra, Ilegal

"Pertama, saya terkejut ada sebuah peristwa polituk deklarasi dukungan PPP terhadap pencapresan Prabowo. Tidak benar deklarasi itu karena partai kita ada AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Itu tidak sesuai mekanisme. Ilegal," kata Emron di DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014) malam.

Sesuai dengan keputusan musyawarah kerja nasional II PPP di Bandung pada 9 Ferbruari lalu, menurutnya, keputusan untuk mendukung suatu partai tertentu hanya bisa ditetapkan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Kalau dia (Suryadharma) mengatakan keputusannya tersebut diambil sebagai posisinya sebagai Mandataris Muktamar, tidak benar. Tidak ada satu pasal pun dalam AD/ART PPP yang menyebut beliau Mandataris Muktamar," ujarnya.

Menurut dia, partainya bukan bermasalah dengan Partai Gerindra atau sosok Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hanya saja, dia menyesalkan mekanisme yang diambil Suryadharma Ali.

"Jadi kalau mau mencoalonkan Prabowo atau siapapun, ada forumnya dan mekanismenya sendiri. Partai ini kolektif kolegial, tidak bisa keputusan sendiri. Ini partai untuk kepentingan umat, bukan bisnis," tambahnya.

Ke depannya, menurut dia, keputusan koalisi dengan Gerindra itu akan dilakukan dalam Rapimnas mendatang. Koalisi tersebut bisa dikukuhkan, namun juga bisa berubah.