Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gerindra dan PPP Juga Tak Akan Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 18/04/2014, 19:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan telah resmi berkoalisi. Kedua belah pihak mengklaim dalam kesepakatan koalisi ini, tak ada perjanjian bagi-bagi kursi, baik kursi calon wakil presiden maupun kursi menteri.

"Dukungan ini tanpa kondisi apa pun, PPP tidak mensyaratkan posisi sebagai cawapres atau mendapat kedudukan menteri apabila Prabowo (bakal calon presiden Gerindra, Prabowo Subianto) memenangkan kompetisi pada pilpres yang akan datang," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dalam konferensi pers di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Jumat (18/4/2014) sore.

Dia mengatakan, koalisi ini murni dilakukan demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

"Sama sekali tidak ada transaksi. Dukungan kami penuh keikhlasan, bukan transaksional. Ikhlas sebagai bentuk kontribusi PPP untuk membangun kepentingan bangsa ke depan," tambahnya.

Hal tersebut kemudian diamini oleh Prabowo. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengaku terharu ada partai yang mau berkoalisi dan mendukung pencapresannya dengan ikhlas.

"Saya ingin sampaikan rasa terharu saya atas kepercayaan yang disampaikan oleh Suryadharma Ali dan PPP yang menyatakan dukungannya tanpa kondisi apa pun," kata Prabowo.

Menurut dia, apa yang diputuskan oleh PPP tersebut merupakan sesuatu yang langka di tengah politik transaksional saat ini. Dia menilai, apa yang dilakukan oleh PPP ini harusnya ditiru oleh parpol-parpol lainnya.

"Saya kira ini tradisi politik alam. Dukungan yang diberikan ini untuk kepentingan bangsa negara. PPP sudah menunjukkan sikap kenegarawanan, komitmen kebaikan untuk negara dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem, yang sudah memutuskan untuk berkoalisi, juga menyatakan tidak membuat kesepakatan untuk bagi-bagi kursi, baik kursi cawapres maupun menteri. Menurut kedua belah pihak, koalisi tersebut dibangun karena kesamaan visi-misi untuk membangun Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com