Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Telah Kerucutkan Nama Cawapres Idealnya

Kompas.com - 18/04/2014, 16:50 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengaku telah mengantongi nama calon wakil presiden pendampingnya.

Menurut Jokowi, ia sendiri yang akan memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. "Sudah mengerucut (nama cawapres). Tapi, tetap belum (diputuskan)," kata Jokowi, di rumah dinasnya, di Taman Suropati 7, Jakarta, Jumat (18/4/2014).

Jokowi menjelaskan, cawapresnya dapat datang dari kalangan mana pun. Baik dari kalangan militer, profesional, maupun ahli ekonomi. Selain itu, Jokowi juga membuka peluang bahwa calon wakil presidennya bisa datang dari kaum muda ataupun tokoh yang sudah tua.

Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu juga tak memandang cawapresnya dari jenis kelamin. "Pokoknya semuanya (masuk) hitungan. Yang pasti keputusannya ada di saya," kata Jokowi.

Berulang kali pula, Jokowi memberi sinyal akan mengumumkan lima nama kandidat cawapresnya. Kendati demikian, hingga kini, Jokowi belum mengumumkannya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya selektif untuk menentukan calon wakil presiden yang bakal mendampingi Jokowi. Kriteria pertama adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun dan mampu memosisikan diri untuk tidak melampaui kewenangan presidennya.

Kriteria selanjutnya, bakal cawapres harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program pro-rakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan Trisakti Bung Karno.

Nama-nama figur yang mengemuka antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; Ketua KPK Abraham Samad; Menko Perekonomian Hatta Rajasa; mantan KSAD TNI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu; Panglima TNI Jenderal Moeldoko; serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com