Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Gagal Jadi Capres

Kompas.com - 17/04/2014, 21:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, pencalonan Joko Widodo sebagai presiden RI bisa saja gagal bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membatasi koalisi dengan banyak partai. Menurut Fahri, koalisi ramping dianggap tidak efektif dan berisiko.

Fahri mengatakan, kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Setidaknya berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dalam pemilu legislatif, semua partai politik wajib berkoalisi menghadapi pilpres agar dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu karena tidak ada partai yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

"PDI-P jangan sembarangan. Bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem enggak mau? Bisa enggak jadi Jokowi capres," kata Fahri saat dijumpai di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014) malam.

Pernyataan anggota Komisi III DPR itu terkait wacana PDI-P yang ingin membangun koalisi ramping dan tak ingin terjebak dalam koalisi transaksional. Sampai saat ini, baru Partai Nasdem yang memberi sinyal kuat akan berkoalisi dengan PDI-P.

Fahri juga memberikan kritik untuk Jokowi. Ia menilai bakal calon presiden dari PDI-P itu tak mengerti sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Fahri yakin, PDI-P dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku.

"Dia (Jokowi) enggak ngerti multipartai, enak saja enggak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," ujarnya.

Hingga saat ini, PDI-P tetap bersikukuh mempertahankan keinginan untuk membentuk koalisi yang baik dan bersih. Salah satu penentunya adalah dengan tidak berkoalisi secara besar-besaran dan tak terjebak dalam praktik transaksional dan bagi-bagi jabatan.

Partai berlambang banteng itu juga mematok aturan ketat dalam menentukan peta koalisi. Sampai saat ini belum ada partai yang tegas akan berkoalisi dengan PDI-P, kecuali Partai Nasdem yang sudah memberikan sinyal akan merapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com