Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Khawatir Pemilu 2014 Lebih Buruk

Kompas.com - 17/04/2014, 21:33 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memprediksi publik akan memberi penilaian buruk pada penyelenggaraan Pemilu 2014 kali ini. Menurutnya, kemungkinan untuk melakukan praktik politik uang lebih banyak.

"Saya khawatir, pemilu ini dinilai lebih buruk daripada pemilu sebelumnya," kata Jimly di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).

Dia mengatakan, dalam pemilu kali ini, peserta pemilu adalah partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) DPD. Namun, caleg DPR berjuang untuk dirinya sendiri, termasuk melakukan kecurangan dan kongkalikong dengan penyelenggara pemilu.

Jimly menuturkan, peluang itu juga ada pada Pemilu 2009. Hanya, menurutnya, caleg belum menyadari sistem pemilu proporsional terbuka.

"Jadi, kali ini sudah terbentuk iklim bagi-bagi duit. Itu sudah biasa. Penyelenggara pun sebenarnya sudah tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Secara umum, ini gejala yang mengkhawatirkan," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Karena kemungkinan kongkalikong antara caleg dan penyelenggara pemilu di bawah, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sigap mengembalikan hasil pemilu jika dicurangi oleh penyelanggara pemilu di tingkat bawah.

KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajarannya di bawah.

"Saya bilang, KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia menjalankan pengawasan melekat. Kalau ada yang salah, langsung dikoreksi kalau ada masalah di bawah," ujar Jimly.

Dia mengatakan, pasca-pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, pihaknya menerima banyak informasi yang menyatakan panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) melakukan kecurangan dengan mengakali jumlah perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) tertentu.

"Itu dikoreksi dulu, dikembalikan dulu ke hasil sebenarnya. Lakukan dengan cepat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com