"Saya bilang, KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia menjalankan pengawasan melekat. Kalau ada yang salah, langsung dikoreksi kalau ada masalah di bawah," ujar Jimly di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Dia mengatakan, pasca-pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, pihaknya menerima banyak informasi yang menyatakan panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) melakukan kecurangan dengan mengakali jumlah perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) tertentu.
"Itu dikoreksi dulu, dikembalikan dulu ke hasil sebenarnya. Lakukan dengan cepat," kata dia.
Jimly mengatakan, jika hasilnya sudah disesuaikan dengan hasil sebenarnya, urusan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan belakangan.
"Biar nanti DKPP yang menyelesaikan," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.