Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Tidak Mau Ikutan Koalisi "Grasak-grusuk"

Kompas.com - 14/04/2014, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak mau terburu-buru melakukan koalisi dengan partai lain dalam menghadapi pemilu presiden mendatang. Ia menyadari bahwa elite parpol lain tengah berlomba untuk mendapatkan rekan koalisi.

Seperti yang dilakukan bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi yang langsung mendatangi pimpinan tiga partai sekaligus, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, menurut Hidayat, PKS mempunyai cara sendiri dalam melakukan koalisi dan tak akan mengikuti cara itu.

"Karena memang prioritas kami saat ini bukan di koalisi. Kami tidak mau ikutan koalisi grasak-grusuk seperti itu," kata Hidayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/4/2014).

Menurut Hidayat, saat ini PKS masih fokus dalam mengawal penghitungan suara di lapangan. Ia menilai, penghitungan suara harus terus dikawal dengan baik sehingga tidak menimbulkan kecurangan.

"Di lapangan, semuanya masih belum selesai. Masih ada yang pencoblosan ulang karena bermasalah. Masih ada suara di luar negeri," kata Hidayat.

Bakal capres Pemilihan Rakyat PKS itu meyakini, jika proses penghitungan suara manual dilakukan dengan benar, maka suara partainya bisa melampaui hasil hitung cepat sekitar 7 persen. Ia mengatakan, partainya tidak terlalu percaya dengan proses hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

"Karena dalam hitungan laporan TPS di Jakarta saja kita sudah masuk minimal tiga besar. Kami meyakini perhitungan suara harus dikritisi diawasi. Hitungan real count yang jadi acuan," ujarnya.

Mantan Presiden PKS itu juga mengaku tidak khawatir jika PKS tidak mendapatkan rekan koalisi. Menurut dia, PKS punya sejarah dan pengalaman yang panjang dalam melakukan koalisi dalam berbagai pemerintahan.

"Kita pernah bergabung di poros tengah, kita juga pernah mendukung partai Islam dengan mengusung Pak Amien Rais dari PAN. Kita juga bahkan pernah sendirian di pemerintahan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com