PDI-P setidaknya perlu berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Golkar. Qodari mengungkapkan, PKB dan PAN sangat penting untuk dirangkul lantaran basis massa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang dimiliki dua partai itu.
Selain itu, dalam sejarah pembentukan kabinet, unsur NU dan Muhammadiyah juga selalu diperhitungkan. "Misalnya, posisi Mendikbud sudah menjadi rahasia umum adalah porsi Muhammadiyah atau NU. Demikian juga untuk posisi Menkes yang menjadi jatah Muhammadiyah yang memang memiliki keahlian di bidang itu," ujar Qodari dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/4/2014).
Kekuatan PDI-P jika bergabung bersama PKB, PAN, ditambah Partai Nasdem sudah cukup memenuhi syarat pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Persentase suaranya mencapai 42,5 persen. Namun, angka itu dinilai Qodari masih belum aman untuk memenangkan Jokowi.
"Kalau mau aman, PDI-P masih harus ambil satu lagi. Misalnya, Partai Golkar sehingga bisa menjadi 57 persen," kata Qodari.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, partainya saat ini tengah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai untuk menyiapkan koalisi. Namun, Eriko mengaku PDI-P dalam mencari mitra koalisi tidak hanya mengacu pada persentase suara, melainkan kesamaan visi dan misi serta platform partai.
"Kami harus bicarakan dengan banyak stakeholder. Yang paling utama, kami juga melihat masukan masyarakat, persepsi publik. Kalau sudah terbentuk, seperti apa platform kerja samanya, ini akan dilihat," imbuh Eriko.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.