Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Partai Islam Sulit Berkoalisi

Kompas.com - 12/04/2014, 14:04 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Populi Center Nico Harjanto menilai koalisi partai Islam sulit meraih sukses pada Pemilu Presiden 2014. Namun, dengan menjual figur di luar lingkaran partai, koalisi partai Islam bisa saja mendapat jatah kursi di kabinet.

"Mereka (partai-partai Islam) bisa mencoba untuk masuk ke isu yang lebih dalam lagi, seperti kebijakan. Kalau figur tidak bisa didapatkan, ya sudah bicara policy nanti dijalankan ke dalam menteri. Jadi bukan calon presiden atau calon wakil presiden," ujar Nico dalam diskusi "Prediksi Peta Koalisi" di Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2014).

Ia mengatakan, jika ingin berkoalisi, partai-partai Islam sulit bersatu. Pasalnya, kata dia, semua partai Islam Indonesia memiliki basis massa yang berbeda. Ia mencontohkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasiskan Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki basis massa aktivis Nahdlatul Ulama.

Kesulitan lain, kata dia, berdasarkan hasil penghitungan cepat hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 9 April 2014, suara yang direbut partai-partai Islam hampir sama. "Nanti akan bingung, siapa dari partai mana yang akan jadi imam," kata Nico.

Menurutnya, untuk melebur, partai-partai Islam harus bersepakat menunjuk satu figur yang dinilai netral dan mewakili semua kepentingan massa yang melatarbelakangi partai. "Tapi nama itu tidak banyak sekarang. Tapi kalau ada nama yang netral saya kira mereka bisa bersatu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, ada peluang untuk berkoalisi dengan tiga partai Islam lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS).

Ia meyakini, jika empat partai itu berkoalisi dapat mengusung bakal calon presidennya. Pasalnya, kata dia, perolehan suara partai-partai itu diyakini dapat mencapai 20 persen.

Berikut hasil hitung cepat Litbang Kompas:
1. PDI-P: 19,24
2. Golkar: 15,03
3. Gerindra: 11,75
4. Demokrat: 9,42
5. PKB: 9,13
6. PAN: 7,49
7. PKS: 6,99
8. PPP: 6,7
9. Nasdem: 6,7
10. Hanura: 5,1
11. PBB: 1,5
12.PKPI 0,9

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com