Caleg Kewalahan Hadapi Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif, termasuk petahana, kewalahan menghadapi politik uang yang marak menjelang Pemilu 2014. Mereka menduga sistem pemilihan proporsional terbuka dengan suara terbanyak menjadi penyebab maraknya politik uang.

Keluhan tentang maraknya politik uang, antara lain, disampaikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Nurul Arifin, Kamis (10/4/2014). Menurut dia, pemilu kali ini sadis, vulgar, dan kasar.

Caleg sudah tidak malu-malu menebar uang kepada pemilih. "Saya juga diminta memobilisasi pemilih pada hari-H dengan menyebar amplop untuk pemilih. Saya tolak dengan alasan prinsip dan idealisme," ujar caleg dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut. Kenyataannya, justru para caleg yang menebar uang menjelang pemungutan suara.

Caleg Partai Demokrat yang sama-sama dari dapil Jabar VII, Saan Mustopa, juga mengakui maraknya politik uang menjelang pemungutan suara. Politik uang itu mengakibatkan perilaku pemilih berubah. Banyak pemilih yang menanyakan serangan fajar dan uang es. "Untung saja saya punya kader yang militan, yang bisa diharapkan suaranya. Mereka tak terpengaruh uang yang ditebarkan caleg lain," katanya.

Praktik politik uang juga terjadi di dapil Jawa Timur VI (Kediri, Tulungagung, Blitar). Menurut caleg dari Partai Demokrat, Nova Riyanti Yusuf, ada orang menawarkan suara dengan kompensasi uang. Alasannya, uang kompensasi suara sudah menjadi budaya.

Eva Kusuma Sundari, caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jatim VI, menengarai politik uang marak terjadi karena penerapan sistem pemilihan proporsional terbuka.

"Sistem memengaruhi perilaku pemilih dan parpol. Zaman closed list (pemilihan proporsional tertutup) tahun 2004 tak ada money politics. Tahun 2009 saat sistemnya menggunakan proporsional terbuka langsung banyak money politics. Sekarang Pemilu 2014, money politics semakin parah," tuturnya. (NTA)