Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kejutan di Hitung Cepat, Ada Apa dengan Survei?

Kompas.com - 10/04/2014, 07:31 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hitung cepat sudah langsung dimulai berselang hitungan jam sejak tempat pemungutan suara dibuka, Rabu (9/4/2014). Hasil mengejutkan pun muncul, terutama dari "klasemen" papan tengah.

Partai-partai politik berbasis massa Islam, selain Partai Bulan Bintang yang diperkirakan bakal tersungkur pada Pemilu 2014, justru berkibar. Partai Hanura dan Partai Nasdem yang sempat digadang-gadang bakal melejit ternyata justru mendapatkan suara lebih rendah dibandingkan partai-partai berbasis massa Islam.

Ada apa dengan lembaga-lembaga dan data-data survei ini? "Saya kira, alat baca dalam survei sudah tidak memadai untuk mendalami perubahan sosial di masyarakat," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, saat dihubungi Rabu malam.

Perolehan suara PKS yang diperkirakan berbagai lembaga survei bahkan tak cukup untuk mengirimkan wakil ke Senayan justru masih "baik-baik saja" di kisaran 7 persen seperti capaian pada Pemilu 2009.

Sepanjang 2014 sampai dengan hari pemungutan suara, tak bisa dimungkiri partai ini dihajar habis-habisan dengan kasus dugaan korupsi kuota impor sapi dan segala "kembang-kembangnya".

"Saya kira, ada pula perubahan orientasi lembaga survei," imbuh Anis. Menurut dia, lembaga survei yang bertebaran pada hari ini bukan lagi alat untuk membaca realita, melainkan telah menjadi alat kampanye.

Karena itu, kata Anis, hasil survei yang bertebaran selama ini pun menjadi sangat bias. Dia mengatakan, hasil hitung cepat yang sudah masuk ke basis data partainya hingga Rabu menjelang tengah malam sudah sesuai dengan perkiraan internal mereka.

Kecaman lebih lantang terhadap lembaga survei dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo. "Beberapa lembaga survei telah melacurkan integritas dan obyektivitas ilmiah," ujar dia saat dihubungi, Rabu malam.

Perolehan suara hitung cepat untuk partai-partai politik berbasis massa Islam, ujar Dradjad, merupakan bukti tegas tak validnya beragam hasil survei yang selama ini bertebaran.

"Partai-partai (berbasis massa) Islam yang katanya akan hilang, faktanya justru memperlihatkan kenaikan untuk PAN, PPP, dan PKB," papar Dradjad. "Yang turun justru Demokrat dan Golkar," kata dia. Dradjad pun menyisipkan catatan pada tak terbuktinya "Jokowi Effect" untuk dukungan suara PDI-P.

"(Karenanya) mereka bukan lembaga survei, melainkan (lembaga) propaganda," tuding Dradjad, terutama untuk beberapa lembaga survei yang menurut dia menyajikan data jauh dari kata akurat.

"Mereka lebih jelek daripada pejabat yang korupsi karena yang mereka selewengkan adalah keilmuan, yang itu hanya untuk kepentingan politik dan finansial sesaat," imbuh Dradjad. "Kalau di pasar keuangan (sebagai analogi), para lembaga survei itu pasti sudah hangus sekarang."


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com