Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/04/2014, 20:08 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai agamis yang sempat mendominasi jajaran partai Islam digeser oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini berdasarkan hasil quick count (hitung cepat) Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Pada Pemilu Legislatif 2014, PKB mendulang suara 9,68 persen, sementara PKS 6,35 persen. "Pertama, yang menyebabkan PKB naik dari 5 tahun lalu (dari PKS) adalah kejatuhan PKS. Yang kedua, konflik Muhaimin dan Gus Gur tidak dibicarakan lagi di publik," kata Wakil Direktur JSI, Fajar Estamin, kepada wartawan, Rabu (9/4/2014) petang.

Fajar mengungkapkan, "kejatuhan" PKS diakibatkan kasus korupsi di tubuh partai berlambang bulan bintang tersebut. Kejatuhan PKS ini, lanjutnya, menyebabkan suara partai tersebut beralih kepada partai islam lain selain PKB, yakni PPP. Suara PKS juga disebutnya beralih ke PAN.

Dia menyatakan, PKS tidak seperti Golkar, yang meski ada kadernya tersadung korupsi, namun bisa bangkit kembali.

"Kalau Golkar recovery-nya cukup baik dibanding partai lain, khususnya PKS," ujar Fajar.

Ia membantah bahwa kehadiran bakal calon presiden PKB Rhoma Irama turut mendongkart suara partai. Sosok capres dari kalangan publik figur, lanjutnya, tidak terbukti mendulang suara bagi partai.

Fajar melihat PKB bangkit karena konsolidasi partai ke bawah. "Artinya publik di luar sana sudah bisa membedakan antara pilihan partai politik dan presidennya. Kecil sekali kemungkinan capres mendongkrak partainya," ujar Fajar.

Adapun mengenai PPP memeroleh 6,38 persen. Hal itu diyakni karena PPP memiliki pemilih "lama" dan basis kuat, salah satunya di Tasikmalaya. Padahal, PPP dinilai tidak melakukan kampanye yang bagus.

"Sekarang (PPP) hanya andalkan konstituen yang memang sudah ada sejak dulu. PPP dalam slogannya rumah besar umat Islam, tapi yang masuk ke sana enggak banyak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com