Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Polri Beri Fasilitas Pengamanan untuk Jokowi

Kompas.com - 07/04/2014, 18:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta kepolisian untuk menyiapkan fasilitas pengamanan bagi para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, termasuk bakal capres Joko Widodo. Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pengamanan sangat penting dilakukan untuk mencegah hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

"Walau Jokowi sudah mendapatkan fasilitas pengamanan dari yang kita siapkan, tapi kalau ditambah lagi untuk ditempatkan di ring dua atau tiga enggak apa-apa," kata Tjahjo dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Sebelumnya, saat menjadi juru kampanye PDI-P dan berkeliling di sejumlah daerah, Jokowi memang mendapatkan pengawalan relatif ketat. Seperti di Papua yang menjadi lokasi terakhir kunjungan Jokowi, jumlah personel yang disiagakan untuk Gubernur DKI Jakarta itu bertambah menjadi lima atau enam orang. Seluruhnya berasal dari Brigade Mobil Polri. Di sekitar lokasi kampanye Jokowi pun disiagakan puluhan polisi.

Selain itu, kata Tjahjo, Polri juga harus melakukan pengamanan terhadap unsur-unsur yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu lainnya seperti pimpinan partai politik dan juru kampanye partai.

"Walau tanpa diminta, Kapolri (Jendral Sutarman) harus menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengamanan," ujarnya.

Selain menghawatirkan masalah pengamanan, Tjahjo juga khawatir dengan kampanye hitam yang terus menerus digencarkan oleh berbagai pihak. Menurutnya, kampanye hitam akan sangat berbahaya bagi penyelenggaraan pemilu.

"Kampanye hitam ini harus diawasi betul oleh panwas dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Kami meminta mereka detil mengawasi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com