Jelang Pemilu, Ada Peningkatan Bansos di Kementerian yang Dipimpin Politisi

Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto mengatakan, ada kenaikan bansos yang terjadi di 14 kementerian. Menurut Roni, dari 14 kementerian tersebut ada yang dipimpin petinggi partai politik, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kooperasi dan UKM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian. Kementerian lainnya yang meningkatkan anggaran bansos meski pun tidak dipimpin petinggi partai adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kemenkop, Kemenag, Kemensos, Kemenpera, Kementan, Kemendikbud, Kemenkes. Kalau Kemenkeu menyatakan kenaikan signifikan karena ada akuntansi saja. Kalau kita lihat, akan mempengaruhi pola pencairannya,” ujar Roni di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Selain itu, KPK menemukan peningkatan anggaran bansos di tingkat daerah menjelang pemilu 2014. Menurut Roni, peningkatan anggaran bansos di daerah-daerah tersebut bisa mencapai 30 persen.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan, ada dugaan penyalahgunaan bansos yang terjadi pada 14 kementerian tersebut. Menurut hasil kajian KPK, dana bansos disalurkan tidak tepat sasaran, tumpang tindih, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

“Kasus bansos Bandung kan jelas, pencairan menjelang pilkada, modus-modus itu menggambarkan mengapa bansos ini tidak didasarkan pada survei yang akuntabel,” ujar Busyro.

Dia juga mengatakan, KPK mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada KPK jika menemukan praktik tindak pidana korupsi terkait pemilu. Terutama, menurut Busyro, mengenai gratifikasi untuk calon legislatif petahana.

“Kami selalu menghormati elemen masyarakat silahkan laporkan kepada KPK ketika di masyarakat melihat praktik-praktik yang dikategorikan gratifikasi kepada para pejabat incumbent yang berkiprah dalam pemilu ini,” kata Busyro.

Sebelumnya Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, menteri mau pun kepala daerah yang terafiliasi partai dinilai cenderung menyalahgunakan anggaran untuk membiayai kader partainya. Dana hibah, bantuan sosial, perjalanan dinas, biaya sosialisasi program, cenderung digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum.

Terkait penyelenggaraan pemilu, kata Agus, PPTAK telah membentuk gugus tugas bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Informasi Pusat.