Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diminta Layani Pemilih Transmigran

Kompas.com - 30/03/2014, 09:18 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengangkut transmigran yang terkonsentrasi di satu titik agar tersebar ke beberapa tempat pemungutan suara. Hal itu untuk mengantisipasi pemilih di beberapa daerah transmigrasi yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sudah insting KPU seharusnya untuk melayani pemilih. Jadi dilayani saja. Kan ada yang sampai pada kesimpulan jaraknya jauh, kalau begitu tinggal minta bantuan pemerintah untuk mengantar (ke TPS)," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, Minggu (30/3/2014).

Daerah transmigran yang dimaksud, yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Daniel mengatakan, hal seperti itu telah dilakukan saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2012. Saat itu, KPU Jatim meminta bantuan pemda setempat untuk memfasilitasi pemilih dari Sampang, Madura yang mengungsi ke Sidoarjo.

"Jadi kami merekomendasi supaya diatur saja," katanya.

Dia menambahkan, Bawaslu tidak dapat memberikan rekomendasi agar ribuan pemilih tersebut dimasukkan ke DPT. Pasalnya, kata Daniel, DPT sudah dikunci pada 15 Februari 2014. "Apalagi logistik sudah dikemas berdasarkan DPT 15 Februari itu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ada ribuan pemilih dalam jumlah besar yang memiliki hak pilih, tetapi belum masuk dalam DPT. Menurut Husni, sebaran pemilih seperti itu bervariasi.

"KPU kabupaten atau kota mendapatkan laporan dan menemukan pemilih yang jumlahnya relatif besar dan terkosentrasi pada satu lokasi," ujar Husni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com