Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Di Jateng, Jokowi Dianggap Kutu Loncat

Kompas.com - 30/03/2014, 00:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Partai Demokrat yakin bisa bersaing dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jawa Tengah yang menjadi basis partai berlambang banteng tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah, Sukawi Sutarif menuturkan partainya yakin lantaran efek Jokowi ternyata tidak membawa dampak signifikan bagi peta pertarungan di Jawa Tengah.

"Dengan ditetapkannya pak Jokowi sebagai Presiden, saya pikir, malah masyarakat itu punya pendapat. Mbok ya jangan cepet-cepet, ini baru dua tahun sudah loncat sana sini jadi Presiden," ujar Sukawi di sela-sela acara kampanye Partai Demokrat di lapangan PRPP Semarang, Sabtu (29/3/2014).

Sukawi mengakui, Jokowi memang sosok pemimpin yang handal. Namun, nyatanya, kata Sukawi, berdasarkan pantauan timnya, tingkat elektabilitas Jokowi tidak mempengaruhi suara PDI-P di Jawa Tengah.  "Apalagi (sampai) menggerus suara Demokrat di sini," imbuh Sukawi.

Di Jawa Tengan, lanjutnya, Demokrat menargetkan minimal mendapat 15 persen suara atau setidaknya 12 kursi DPR RI. Sukawi menuturkan basis massa Demokrat, hingga kini tak beralih ke PDI-P.

Di sisi lain, isu korupsi yang mendera Partai Demokrat diakui Sukawi sempat mengganggu konsolidasi partainya. Masyarakat banyak yang bertanya kader-kader Demokrat yang tersangkut kasus.

"Kami datang membawakan data dari KPK bahwa partai kami, bukanlah yang terbanyak. Mereka percaya," katanya.

Di sisi lain, Sukawi mengatakan harus tetap menjaga para pemilih Demokrat dengan cara menyosialisasikan program-program SBY yang diklaim pro-rakyat. "Kalau bisa menjelaskan kepada warga bahwa hanya pada saat SBY, program-program itu ada, saya yakin akan berpengaruh," imbuhnya.

Menurut Sukawi, proses sosialisasi terhadap basis Demokrat di Jawa Tengah cukup sulit. Pasalnya, Partai Demokrat tak memiliki media sehingga bisa membantu menyiarkan pesan Demokrat. "Jadi kami sangat mengandalkan semua caleg untuk turun," kata Sukawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com