"Itu jalan terjal yang harus dilalui setiap pemimpin. Pak Jokowi nanti akan menemui hal seperti itu. Tak perlu ditanggapi, kita sudah biasa," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristianto, di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).
Secara terpisah, Wasekjen DPP PDI-P Eriko Sotarduga juga sependapat dengan Hasto. Ia pastikan partainya tak akan menanggapi, meski Komisi Penyiaran Indonesia menilai iklan itu menyerang dan menyudutkan bakal capres dari PDI-P sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.
Hasto menambahkan, partainya sangat sadar kini banyak usaha dari lawan politik yang ingin mengganggu partainya dengan cara menjatuhkan citra Jokowi. Ia yakin publik tak akan terjebak dan PDI-P tak kehilangan suaranya.
"Kita enggak mau menanggapi secara berlebihan. Masyarakat sudah paham dan cerdas, tahu apa yg harus dilakukan," pungkasnya.
Komisi Penyiaran Indonesia menilai iklan dengan slogan "Kutagih Janjimu" menyerang dan menyudutkan Jokowi. KPI menegur tiga stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut karena bermasalah. Selain mengandung unsur serangan politik, iklan itu juga mengandung tiga masalah lain.
Iklan itu diduga tidak mendapat izin Jokowi dalam menampilkan wajah calon presiden PDI-P tersebut. Menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, untuk menampilkan gambar wajah seseorang, pembuat iklan harus mendapat izin dari yang bersangkutan.
Selanjutnya, pemasang iklan dan sumber cuplikan juga tidak tercantum dengan jelas. Kini KPI telah melayangkan teguran kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut. Teguran tersebut telah melalui koordinasi dengan Bawaslu dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.