Pengamat: Sebutan Capres "Boneka" untuk Jokowi Tidak Beralasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerhati komunikasi politik, Hamdi Muluk, meragukan penilaian terhadap Joko Widodo, yang disebut sebagai calon presiden "boneka" bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Hamdi, Jokowi bukan tipe pemimpin yang mudah dipengaruhi.

Hamdi mengatakan, melesatnya kiprah Jokowi di panggung politik disebabkan tingginya modal sosial yang dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Modal sosial itu juga menyebabkan Jokowi memiliki posisi tawar yang kuat di internal dan eksternal partainya. Hal itulah yang mendasari dikeluarkannya mandat Megawati agar Jokowi menjalankan tugas sebagai bakal capres PDI-P.

"Secara akademik, (penilaian) ini enggak beralasan. Enggak akan mungkin orang masuk ke politik kalau enggak punya power dan bargaining," kata Hamdi, Sabtu (29/3/2014), di Jakarta.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia itu menyebutkan, munculnya penilaian bahwa Jokowi hanya akan menjadi "boneka" sangat wajar jelang bergulirnya waktu pemilihan umum. Secara teori, kata dia, pelaku politik akan menjatuhkan lawan politiknya ketika tak mampu lagi menyampaikan sisi baik pribadinya. Dalam politik, kata Hamdi, selalu ada ruang yang menciptakan ketegangan. Akan tetapi, semuanya harus disikapi jernih karena politik bukan tentang hubungan satu orang dengan satu orang, melainkan hubungan mufakat yang melibatkan orang banyak.

"Politik itu seni memunculkan kemungkinan tertentu. Yang bisa bermain di situ hanya aktor yang memiliki bargaining mencukupi," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo meminta seluruh juru kampanye tidak terpancing oleh penyebutan capres "boneka". Ia menegaskan, semua pihak berhak menyindir. PDI-P akan memberikan tanggapan serius ketika sindiran itu secara jelas menyebut nama PDI-P atau bakal capresnya.