Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Demokrat Partai Paling Tak Disukai

Kompas.com - 26/03/2014, 21:38 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Charta Politika menempatkan Partai Demokrat sebagai partai politik yang paling tidak disukai masyarakat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) menyusul di peringkat kedua dan ketiga. Hal tersebut disampaikan peneliti Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

"Partai Demokrat menjadi partai yang paling tidak disukai masyarakat," katanya.

Partai Demokrat menempati urutan teratas dengan 17,1 persen, diikuti PKS 8,5 persen, dan Golkar 6,6 persen. Partai politik lainnya secara berturut-turut adalah PDI Perjuangan (4,9 persen), PKPI (4,1 persen), Nasdem (2,7 persen), PBB (2,4 persen), Gerindra (2,1 persen), PKB (1,9 persen), PAN (1,7 persen), Hanura (1,3 persen), dan terakhir PPP (1 persen).

Menanggapi hal itu, pada kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, ketidaksukaan masyarakat terhadap partainya tidak lepas dari persepsi yang dibangun negatif. Ia menyebut posisi Demokrat sebagai partai penguasa membuat partainya mendapat sorotan yang lebih besar dari publik.

"Sekecil apa pun Demokrat bertindak selalu mendapat ruang opini yang besar," kata Saan.

Opini negatif yang dibangun itu, lanjut Saan, terlihat dari gambaran seolah-olah kader Demokrat yang paling banyak terlibat korupsi. Padahal, hampir semua partai politik juga mengalami nasib yang tak jauh berbeda.

"Partai Demokrat tentu tidak sendiri (tersangkut kasus korupsi). Ini menjadi tantangan dan pekerjaan besar bagaimana kembali mendapat kepercayaan dari publik," kata Saan.

Survei dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 Maret 2014 melalui wawancara tatap muka dengan margin of error +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Jumlah sampel yang digunakan pada survei ini sebanyak 1.200 responden. Sampel dipilih secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan memperhatikan karakter urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com