Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Validasi 10,4 Juta NIK Pemilih Selesai

Kompas.com - 25/03/2014, 13:05 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, validasi terhadap atas 10,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014 telah selesai. KPU mengapresiasi kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas validasi terhadap jutaan data yang sebelumnya tidak valid tersebut.

"NIK invalid 10,4 juta hari ini sudah diselesaikan semua oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perbaikan DPT, Selasa (25/3/2014) di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, jutaan data pemilih yang NIK-nya belum valid itu ditemukan saat penetapan DPT pada 4 November 2013. KPU terus berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota, dinas pencatatan sipil kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk menemukan NIK tersebut. Sampai pada Sabtu (22/3/2014) lalu, jumlah NIK invalid mencapai 165.172 data.

Selain melengkapi NIK, KPU juga memperbaiki data pemilih dengan melengkapi elemen data lain, seperti nama pemilih, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. "Kami juga memvalidasi pemilih yang tak memenuhi syarat karena meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih yang tidak dikenal oleh masyarakat sekitarnya atau tidak ada keterangan yang bersangkutan ada," ujar mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Berdasarkan langkah perbaikan itu, KPU memperbarui data pemilih. Pada 4 November 2013, KPU menetapkan data pemilih berjumlah 186.172.508 orang. Pada 15 Februari 2014, pemilih berjumlah 185.822.507 orang.

Husni mengatakan, KPU masih mengakomodir perbaikan yang masuk ataupun mencermati lagi laporan-laporan baru baik dari masyarakat maupun pengawas pemilu di kabupaten/kota. "Bagaimanapun data DPT menghimpun data manusia yang tingkat mobilitas dan takdirnya pasti ada perkembangan dari waktu ke waktu, masyarakat bisa melihat perkembangan ini di website KPU setiap saat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU Pastikan Sudah Buat Perusahaan untuk Kelola Usaha Tambang

PBNU Pastikan Sudah Buat Perusahaan untuk Kelola Usaha Tambang

Nasional
Wamenkes: KRIS Dimulai 30 Juni 2025

Wamenkes: KRIS Dimulai 30 Juni 2025

Nasional
Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasional
TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

Nasional
Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia Vs Irak di GBK

Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia Vs Irak di GBK

Nasional
Jokowi Tugaskan Prabowo Hadiri KTT Bahas Isu Gaza di Yordania

Jokowi Tugaskan Prabowo Hadiri KTT Bahas Isu Gaza di Yordania

Nasional
PBNU Sudah Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya: Wong Kami Butuh...

PBNU Sudah Ajukan Izin Tambang, Gus Yahya: Wong Kami Butuh...

Nasional
SYL Tunggak Biaya Perjalanan ke Spanyol Rp 1 Miliar, Pemilik Travel Curhat ke Hakim Bingung Menagihnya

SYL Tunggak Biaya Perjalanan ke Spanyol Rp 1 Miliar, Pemilik Travel Curhat ke Hakim Bingung Menagihnya

Nasional
KPK Masih Koordinasi dengan MA Terkait Pemulihan Aset Negara di Kasus Lukas Enembe

KPK Masih Koordinasi dengan MA Terkait Pemulihan Aset Negara di Kasus Lukas Enembe

Nasional
Mendagri: Klaim China Jadi Masalah, Posisi Militer Diperkuat di LCS

Mendagri: Klaim China Jadi Masalah, Posisi Militer Diperkuat di LCS

Nasional
Prihatin Hukum Disetir Kepentingan, Mahfud MD: Nanti Kan Nabrak Sendiri

Prihatin Hukum Disetir Kepentingan, Mahfud MD: Nanti Kan Nabrak Sendiri

Nasional
Jaga Keselamatan Jemaah Haji, Pemerintah Terapkan Murur di Muzdalifah

Jaga Keselamatan Jemaah Haji, Pemerintah Terapkan Murur di Muzdalifah

Nasional
Saudi Kantongi Data Investigasi Penjual Paket Haji dengan Visa Nonhaji

Saudi Kantongi Data Investigasi Penjual Paket Haji dengan Visa Nonhaji

Nasional
Respons Putusan MA, Pakar Sebut Aturan Kepemiluan Tak Boleh Diubah Jelang Pemilu

Respons Putusan MA, Pakar Sebut Aturan Kepemiluan Tak Boleh Diubah Jelang Pemilu

Nasional
Ditanya Soal Lirik Kaesang di Pilkada Jakarta, Nasdem: DKI Punya Basis Perlawanan

Ditanya Soal Lirik Kaesang di Pilkada Jakarta, Nasdem: DKI Punya Basis Perlawanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com