Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tantangan Jokowi jika Jadi Presiden Nanti

Kompas.com - 23/03/2014, 14:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih menjadi presiden 2014-2019. Akademisi dari Universitas Al Azhar, Ziyad Al Falahi, mengatakan, tantangan pertama yang akan dihadapi Jokowi jika jadi presiden nanti adalah kisruh pemilu.

Ziyad mempertanyakan pengalaman Jokowi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kekacauan setelah pemilu.

"Ini masalah keamanan, apalagi kalau nanti ada banyak partai yang enggak lolos karena parliementary threshold, pemilu akan kisruh. Apakah Jokowi punya pengalaman mengatasi konflik yang besar? Saya belum lihat Jokowi menghadapi situasi chaos," kata Ziyad di Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Tantangan kedua, kata Ziyad, mengenai bagaimana Jokowi nantinya memimpin Indonesia menghadapi ASEAN Community 2015. Memasuki 2015, terbuka pasar bebas Asia Tenggara sehingga produk lokal harus bersaing dengan produk negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Ini juga jadi tantangan presiden baru terpilih. Pasar Tanah Abang bukan hanya dihuni Jawa, Batak, tapi juga Thailand, Vitenam. Tidak semudah sekarang mengelola Pasar Tanah Abang," katanya.

Tantangan ketiga, lanjutnya, bagaimana Jokowi nanti menghadapi konflik internasional. Ziyad mempertanyakan visi dan misi Jokowi menghadapi isu internasional yang selama ini belum pernah dilakukannya.

Keempat, menurut Ziyad, tantangan dalam menghadapi separatisme dan terorisme. Ziyad menilai, Jokowi belum berpengalaman menghadapi situasi di wilayah Timur Indonesia. "Jokowi hanya ngetop di Barat, tapi belum tentu di Timur. Padahal, wilayah itu bagian dari NKRI yang juga harus dipertahankan," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ziyad, diperlukan tokoh yang lebih berpengalaman sebagai pendamping Jokowi untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Ziyad juga berpendapat, Jokowi perlu mewaspadai pemerintahannya nanti disusupi gerbong-gerbong oportunis yang mendukungnya pada akhir-akhir saja karena melihat popularitas Jokowi.

"Karena dalam waktu singkat, ada proses jaringan dan kaderisasi yang tidak berjalan mulus. Jokowi popularitasnya dari 5, 10, 50, orang masuk tim saya misalnya, ini tim yang oportunis, pendompleng, tidak sejak awal mendukung," tutur Ziyad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com