"Pemimpin yang lahir dari transaksi-transaksi politik tidak akan menerima kekuasaan sebagai amanah, tetapi sebagi fasilitas. Ini yang kemudian membuat tata kelola kenegaran kita menjadi salah," kata Mahfud di Aula IPHI Ungaran.
Mantan Ketua MK itu lantas membeberkan data dan fakta yang pernah dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa dari 460 bupati/wali kota se-Indonesia, hampir dua pertiganya tersandung kasus korupsi. Angka itu menurutnya menjadi bukti nyata bahwa politik transaksional juga melahirkan pemimpin yang korup.
"Sebanyak 318 bupati dari 460 bupati se-Indonesia terlibat tindak pidana korupsi atau hampir dua pertiganya. Gubernur, 18 dari 36 juga terlibat korupsi. Tak terhitung lagi anggota DPR dan menteri," kata Mahfudz.
Mahfud mengajak seluruh pengurus NU agar bergerak membenahi dan ikut memberantas politik transaksional yang sudah membudaya di Indonesia. "Kalau NU membiarkan kondisi seperti itu, berarti kita membiarkan bangsa ini menuju kehancurannya," katanya lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.