Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Gerindra Harus Rekonsiliasi soal Perjanjian Batu Tulis

Kompas.com - 17/03/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra diharapkan menempuh rekonsiliasi untuk menyelesaikan perjanjian Batu Tulis. Kedua belah pihak sebaiknya tidak mengumbar permasalahan itu di media massa.

"Harus ada pertemuan sendiri untuk membahas masalah ini, harus segera dilakukan rekonsiliasi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat dihubungi, Senin (17/3/2014) malam.

Hendri yakin bahwa perselisihan tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi politik antara kedua partai. Oleh karena itu, Hendri menilai masalah itu dapat segera diselesaikan bila dibicarakan secara baik-baik, khususnya oleh orang-orang yang dulu membuat perjanjian tersebut.

Menurut Hendri, konflik Batu Tulis ini bisa terjadi karena kemunculan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengagetkan banyak pihak. Ia menilai internal PDI Perjuangan pun belum menyadari bahwa partai itu memiliki sosok potensial seperti Jokowi. Kini PDI Perjuangan menyadari betapa besarnya pengaruh Jokowi dan itu ditunjukkan dari keunggulan Jokowi pada survei-survei pemilihan presiden.

"Jadi, ini bukan masalah siapa yang harus mengalah atau enggak mengalah, tapi harus dibicarakan. Sekarang kan PDI-P merasa tidak merasa harus memenuhi perjanjian karena tidak menang di pemilu kemarin (2009). Jadi, sampaikan saja langsung ke Gerindra. Ini akan menghilangkan ego-ego yang mereka punya," kata dia.

Dokumen yang diduga merupakan perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI Perjuangan pada Mei 2009 itu beredar luas di jejaring sosial setelah Jokowi ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. PDI Perjuangan mengklaim bahwa perjanjian itu hanya berlaku jika pasangan Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Nyatanya, pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com