Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Lawan Politik Beradu Gagasan

Kompas.com - 17/03/2014, 20:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, meminta agar lawan politiknya bersaing secara santun dengan tidak saling ejek maupun menyerang secara politik. Jokowi mengajak para pesaingnya beradu gagasan atas persoalan di Indonesia.

"Lebih baik jika disampaikan secara santun, sesuai budaya kita. Tidak serang-menyerang, ejek-ejekan. Kita adu gagasan saja, adu program. Itu baru santun," kata Jokowi, Senin (17/3/2014) sore.

Jokowi mengatakan, salah satu serangan yang ditujukan kepadanya adalah ketika ia dituding berbohong karena tidak memenuhi janji menuntaskan tugas gubernur selama lima tahun. Jokowi menganggap tudingan itu sebagai hal wajar dalam negara yang berlandaskan demokrasi. Menurut Jokowi, seluruh orang bebas untuk memilih, termasuk mendukung atau tidak mendukungnya.

"Yang penting, kita pegangannya konstitusi. Aturan konstitusi ini sudah memperbolehkan, ya sudah. Beda kalau tidak diperbolehkan partai, pasti tidak akan mencalonkan saya presiden," ujarnya.

Jokowi mengklaim sejauh ini belum ada satu pun warga DKI Jakarta yang memprotesnya secara langsung atas pencalonan dirinya sebagai presiden.

Jokowi menyatakan siap menjadi calon presiden setelah mendapat mandat dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pernyataan Jokowi tersebut diungkapkan saat Jokowi blusukan ke Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014) sore.

Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, PDI-P memutuskan Jokowi sebagai bakal capres hanya dengan melihat pamor dan popularitas mantan Wali Kota Surakarta tersebut. Menurut Ruhut, Jokowi tidak memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin nasional. "Dia enggak akan menang, kok. Gimana orang kayak gitu mau jadi presiden?" kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Ruhut kembali menyinggung kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ruhut, di tangan Jokowi, Jakarta masih macet dan banjir. Ruhut juga mempersoalkan dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta yang diduga dilakukan oleh mantan anggota tim sukses Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com