Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unggul dalam Kepemimpinan, JK Bisa Melengkapi Jokowi

Kompas.com - 15/03/2014, 14:59 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden RI periode 2004-2009 Jusuf Kalla atau JK dinilai cocok untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang bakal maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. JK dinilai dapat melengkapi kekurangan Jokowi.

“Orang yang bisa melengkapi Jokowi, Pak JK mungkin bisa masuk karena beliau unggul dalam leadership (kepemimpinan) dan pengambilan keputusan,” ujar pengamat politik Hanta Yuda di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Hanta, akan banyak partai politik yang menginginkan Jokowi. Untuk itu, partai politik harus pintar membangun koalisi. Hanta memprediksi, nantinya akan ada 3-4 pasangan capres dan cawapres 2014.

Menurutnya, tokoh sipil maupun militer memiliki peluang yang sama menjadi cawapres Jokowi. "Kalau saya tidak melihat begitu signifikan, ya. Militer oke, sipil oke, militer yang purnawirawan ya, oke dua-dua," kata Hanta.

Beberapa waktu, JK mengaku siap bila ada yang memintanya menjadi cawapres bagi Jokowi. Namun, sejauh ini, menurut JK, belum ada komunikasi untuk memasangkan dirinya menjadi cawapres Jokowi. Politisi senior Partai Golkar itu juga tak mau terlalu banyak berspekulasi.

"Saya tidak pernah menolak. Kalau untuk bangsa, kita harus siap. Itu, kan untuk berbuat yang terbaik dengan bangsa ini," kata JK beberapa waktu lalu.

Dalam sejumlah hasil survei menyatakan duet Jokowi-JK di Pilpres 2014 paling banyak didukung. Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) beberapa waktu lalu, misalnya, menyebut Jokowi dan JK adalah pasangan yang paling ideal. Berdasarkan survei PDB, tingkat elektabilitas pasangan Jokowi-JK mencapai 17,4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com