Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Capres PDI-P, Miris bagi Jakarta

Kompas.com - 15/03/2014, 01:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (14/3/2014), menyatakan telah mendapat mandat menjadi calon presiden dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dia menyatakan siap. Sikap ini disayangkan, terutama dari sudut pandang masa depan Jakarta.

"Saya ucapkan selamat kepada Jokowi dan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P). Namun, ini akan sangat miris bagi masyarakat Jakarta karena Jokowi rela meninggalkan orang yang telah memilihnya demi mementingkan ambisi partai," kata pengamat dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Jumat. Menurut dia, perkembangan politik ini akan membuat masyarakat Jakarta sedih dan kecewa.

Hendri mengatakan, Jokowi diusung menjadi calon presiden oleh PDI-P memang wajar dan bisa diduga. Tak dipungkiri bila Jokowi merupakan kader partai itu yang sedang meroket dan dielu-elukan banyak orang. Namun, menurut dia, pengusungan Jokowi saat ini menjadi calon presiden adalah terlalu dini.

Seharusnya, lanjut Hendri, Jokowi menyelesaikan dulu tugasnya di Jakarta. "Ini karena Jokowi sedang menjadi tren, bukan karena kinerja Jokowi yang hebat. Buktinya, adakah keberhasilan yang telah diraih Jokowi selama memimpin DKI? Hampir tidak ada, kecuali pola blusukan-nya. Buktikan janjinya dulu saat akan dipiih sebagai gubernur, jangan ingkar janji," ujar dia.

Jika sudah telanjur ditetapkan seperti ini, kata Hendri, Jokowi harus memastikan diri memenangkan pemilu presiden. Bila sampai kalah, ujar dia, dampak negatif bagi PDI-P tidak akan terbayangkan. "Jokowi tidak boleh kalah karena kalau kalah, tren Jokowi akan pudar dan itu akan berimbas pada popularitas PDI Perjuangan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com