Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/03/2014, 22:13 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo mengagumi kematangan politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati dinilai memiliki pengalaman yang tinggi sebagai anggota Dewan, wakil presiden, hingga presiden.

Kekaguman ini disampaikan dalam wawancara eksklusif presenter Kompas TV, Aiman Witjaksono, dengan Jokowi di depan kediamannya di Menteng, Jakarta, Jumat (14/3/2014). Berikut ini sebagian petikan wawancara pertama dengan Jokowi, terkait kapasitasnya sebagai calon presiden PDI Perjuangan

KOMPAS TV: Ketika berziarah kemarin ke makam Bung Karno di Blitar, apa pesan Ibu Mega?
Jokowi: Tidak ada. Itu ziarah ke makam pendiri bangsa, proklamator. Saya kira, (saat) ziarah, kita mendoakan agar beliau diberikan tempat yang paling baik di sisi Allah.

KOMPAS TV: Bagaimana dengan perdebatan di internal partai terkait pencapresan Anda?
Jokowi: Itu biasa. Dinamika politik itu kan biasa. Ada yang iya, ada yang tidak iya. Tetapi ketika ketua umum telah memutuskan, tidak ada masalah, 100 persen mendukung. Kewenangan itu sesuai dengan hasil kongres bahwa penentuan calon presiden ada di ketua umum.

KOMPAS TV: Apa pertimbangan partai memilih Anda?
Jokowi: Itu silakan ditanyakan ke ketua umum.

KOMPAS TV: Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega?
Jokowi: Pesan-pesan, tetapi tidak bisa saya sampaikan sekarang.

KOMPAS TV: Bapak melihat, sebelumnya dikatakan bahwa capres akan diumumkan setelah pemilu legislatif. Akan tetapi, pencapresan ini diumumkan sebelum pemilu legislatif?
Jokowi: Saya kira itu dinamika politik. Proses kan bergerak. Tidak bisa serta-merta harus ini. Partai melihat perubahan di luar. Ini dinamika internal. Saya kira ini kematangan Ibu Mega. Kita ingat, Ibu Mega menjadi ketum partai selama 20 tahun. Pernah menjadi anggota Dewan, pernah menjadi Wakil Presiden, dan pernah menjadi Presiden. Pernah dalam kehidupan politik, jatuh bangun.

Saya kira ini kematangan beliau, dan ini sebetulnya saya rasakan empat bulan lalu. (Ibu Mega) tidak seperti yang digambarkan orang. Gambaran bahwa di PDI-P, semua (keputusan partai) di Ibu Mega. Ini amanat kongres, dari bawah. Dari DPC partai, anak ranting. Ini proses yang panjang. Oleh karenanya, waktu di kongres, diamanatkan bahwa beliau yang punya wewenang menetapkan capres dan cawapres.

KOMPAS TV: Soal capres, ada pribadi, rekam jejak, dan program. Apa Bapak sudah memiliki bayangan soal program?
Jokowi: Tentu kita siap kalau sudah diberikan kepercayaan. Tapi kita masih berbicara pileg 9 April. Kita ingin agar (ada) dukungan, kerja keras semua kader, relawan, dan masyarakat dalam memberikan dukungan ke PDI Perjuangan pada 9 April.

KOMPAS TV: Bagaimana soal korupsi dan kemiskinan?
Jokowi: Itu nanti setelah pileg.

KOMPAS TV: Soal wakil presiden?
Jokowi: Itu urusan partai dan ketua umum.

KOMPAS TV: Bapak akan meninggalkan Jakarta, apa pesan Bapak?
Jokowi: Ini masih proses.

KOMPAS TV: Bagaimana soal video janji lima tahun?
Jokowi: Itu biasa. Ada yang senang dan tidak senang. Ada yang mendukung dan tidak mendukung. Biasa, ada yang menjelekkan, menyerang. Saya sudah empat kali, Pilkada Solo pertama. Kedua, Pilgub Jakarta putaran pertama, dan putaran kedua. Menjelekkan, mencemooh, menyerang. Saya terbuka. Inilah demokrasi.

KOMPAS TV: Warga Jakarta lebih ingin Bapak menjadi gubernur.
Jokowi: Jakarta adalah ibu kota. Problem yang ada tanggung jawab bersama, (tanggung jawab) pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah provinsi di sekitar DKI, pemerintah kota (di sekitar DKI). Saya kasih tahu, 13 sungai besar yang ada di Jakarta adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

KOMPAS TV: Ada janji kepada warga Jakarta jika Bapak menjadi presiden?
Jokowi: Masih proses. Pileg saja belum. Ini dirampungkan dulu. Kita berharap PDI Perjuangan menang dengan persentase tinggi di pileg sehingga ada pemerintahan yang kuat, didukung oleh Dewan dan Parlemen yang kuat.

KOMPAS TV: Pak Jokowi sudah dua kali (tidak merampungkan masa jabatan). Di Solo tidak diselesaikan, dan Jakarta tidak diselesaikan. Terhadap orang yang mengkritik hal ini, Bapak ingin mengatakan apa?
Jokowi: Saya kira kembali ke konstitusi, kembali ke undang-undang, kembali ke aturan. Kalau aturan memperbolehkan, saya kira itulah aturan. Kalau aturan tak boleh, saya kira tidak akan ada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com