Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Ikon Partai, SBY Harus Jadi Jurkam Demokrat

Kompas.com - 11/03/2014, 18:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) bagi partai. Menurut Ulil, SBY adalah ikon utama Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan Ulil saat ditanya soal masuknya nama SBY dalam daftar jurkamnas Partai Demokrat. "Harus itu. Harus masuk (daftar jurkamnas)," kata Ulil di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Ulil lalu mencontohkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang menjadi juru kampanye bagi Partai Demokrat AS. Obama, kata Ulil, bahkan tidak hanya menjadi jurkam dalam pemilu nasional, tetapi juga menjadi jurkam dalam pemilu lokal di AS.

Meski demikian, Ulil belum dapat memastikan apakah nama SBY sudah didaftarkan sebagai jurkamnas di Komisi Pemilihan Umum. "Seharusnya masuk. Ya dia itu kan ikon partai," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ferrari Romawi mengatakan SBY bisa saja menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) Demokrat untuk menghadapi Pemilu Legislatif 9 April 2014. SBY dinilai dapat meningkatkan elektabiltas Demokrat secara signifikan.

Sementara itu, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, jika nantinya SBY menjadi Jurkamnas dan berkeliling ke beberapa daerah, hal tersebut tidak akan menggangu kinerjanya sebagai Presiden. Pasalnya, kata dia, tugas menjadi jurkamnas itu akan dilakukan pada akhir pekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com