Berkas Lengkap, Perkara Mantan Sekjen Kemenlu Segera Disidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas perkara kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005 dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sudjadnan Parnohadiningrat, dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, kasus Sudjadnan segera disidang di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi, Jakarta.

"Berkas dia sudah tahap dua," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (11/3/2014).

Sudjadnan hari ini menjalani pemeriksaan untuk merampungkan berkas perkaranya. Sudjadnan membantah melakukan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005 untuk kegiatan konferensi internasional itu. Seusai diperiksa, ia enggan mengungkapkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasusnya.

"Sekjen itu, kan penanggung jawab umum dari anggaran departemen. Tapi, dalam panitia ada yang membayar kepada rekanan, hotel. Nanti kalau saya sebut, orangnya tidak kena, saya dibilang fitnah, kan," ujarnya.

Sudjadnan ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 November 2011 dan baru ditahan pada 14 November 2013. Sebelumnya, Sudjadnan menjelaskan, mulanya Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2003 meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin.

Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi krisis sehingga butuh dukungan internasional. Menurut Sudjadnan, pelaksanaan konferensi internasional saat itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional.

Kemudian, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menggantikan Megawati, kata Sudjadnan, Kemenlu tetap diperintahkan untuk banyak menggelar konferensi internasional.

Sudjadnan menjelaskan, saat itu terjadi 17 kali konferensi internasional dan dua di antaranya menghasilkan uang untuk negara dari sumbangan negara asing yang nilainya mencapai Rp 40 triliun.

Ia menambahkan, salah satu konferensi internasional yang menguntungkan bagi negara adalah konferensi mengenai tsunami Aceh. Saat itu, ia menjadi ketua panitia.

Dalam kasus ini, Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla alias JK pernah diperiksa KPK. JK mengatakan bahwa Sudjadnan hanya melaksanakan perintah pemerintah. JK menjelaskan, perintah pelaksanaan konferensi itu terjadi mendadak sehingga proses lelang tidak diadakan.