JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pengembangan dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengharapkan demokrasi Indonesia di masa depan akan memayungi semua kelompok tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, maupun ideologi. Menurut Ulil, negara seharusnya tidak perlu ikut campur terhadap wilayah privat individu, termasuk soal keyakinan.
Hal itu disampaikan Ulil saat diskusi "Agama, Budaya, dan Demokratisasi" di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (11/3/2014). Ia mengatakan, karena konstitusi Indonesia bersifat terbuka, maka demokrasi di negara ini harus dapat memayungi semua ideologi. "Termasuk ideologi yang dulu dianggap sesat oleh negara, ideologi kiri," kata Ulil.
Menurut Ulil, demokrasi di Indonesia saat ini sudah berada pada jalur yang benar. Kendati demikian, ia tak memungkiri bahwa ada potensi ancaman dari sebagian kelompok yang menganggap sesat kelompok lain yang berbeda. Meski demikian, Ulil optimistis bahwa demokrasi di Indonesia dapat menjadi sarana menyelesaikan tantangan soal radikalisme dan toleransi.
Aktivis Jaringan Islam Liberal itu mengatakan, Indonesia dan Turki merupakan model terbaik hubungan yang harmonis antara agama dan demokrasi. Di Indonesia, setiap orang bebas memilih dan menjalankan keyakinan agamanya, termasuk mendirikan partai politik berideologikan agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.