Demokrat Ingin KPK Turun Tangan Atasi Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, khususnya politik uang dari praktik korupsi. Nurhayati menilai, aparat TNI dan Polri hanya bertugas mengamankan hal-hal yang bersifat teknis terkait pengamanan pemilu.

"KPK harus turun lakukan pencegahan korupsi politik uang di pemilu 2014 ini," kata Nurhayati saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang sukses mengungkap kasus-kasus besar, Nurhayati meyakini bahwa KPK mampu memberantas politik uang yang akan dilakukan oleh para caleg nakal. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu berlangsung bersih.

Tak hanya KPK, dia juga meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini meneriakkan berbagai permasalahan secara lantang untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Selama ini, ia belum melihat gerakan atau poster yang berbau anti-politik uang. Padahal, penyelenggaraan pemilu legislatif sudah semakin dekat.

"Kemana LSM yang selama ini aktif berteriak? Sekarang belum kedengaran suaranya," ujar dia.

Nurhayati lalu mengklaim bahwa partainya jauh dari politik uang dalam memenangkan pemilu. "Kalau ada caleg demokrat politik uang, boleh dilaporkan," pungkasnya.