Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2014, 10:29 WIB


BOGOR, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan berharap dapat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2014. Koalisi itu diharapkan mampu memunculkan sistem politik yang stabil. PPP juga membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai menengah, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan, masalah koalisi ini akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif 2014.

”Kami akan menentukan arah koalisi setelah kondisi politik Indonesia matang, yaitu setelah pemilu legislatif,” kata Suryadharma, Senin (10/3), di Bogor.

Namun, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, koalisi partainya dengan partai nasionalis, seperti PDI-P, dapat menunjang kestabilan politik. ”Kami menilai politik Indonesia akan stabil apabila ditopang pilar nasionalisme, agama, dan TNI,” katanya.

PPP, lanjut Romahurmuziy, juga menyusun skenario koalisi dengan partai menengah. Hal itu karena koalisi dengan partai besar berpotensi memunculkan konflik internal karena umumnya kepentingan partai yang lebih kecil kurang diakomodasi partai dominan dalam koalisi.

Selain itu, Romahurmuziy menyatakan, PPP tidak mengejar perolehan suara, tetapi perolehan kursi di DPR. ”Kami menargetkan mendapat 67 kursi di DPR,” kata Romahurmuziy. Saat ini PPP memiliki 38 kursi di DPR.

Juru kampanye

Menghadapi kampanye rapat umum Pemilu 2014 yang akan dimulai pada 16 Maret, Romahurmuziy menyatakan, partainya belum menentukan tokoh yang akan menjadi juru kampanye nasional.

Namun, lanjut Romahurmuziy, PPP telah mendapat dukungan dari 29 tokoh agama dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk merebut suara pemilih muda, PPP merekrut 32 pemuda yang merupakan pengurus dan mantan pengurus badan eksekutif mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Jakarta untuk bergabung dalam tim juru kampanye partai itu.

Para pemuda tersebut, lanjut Romahurmuziy, akan dikirim ke beberapa daerah pemilihan yang belum memiliki juru kampanye nasional sehingga tidak hanya berpusat di Jakarta.

Suryadharma berharap 32 pemuda itu membuat sebuah diskusi panel pada 16 Maret 2014. Menurut rencana, calon presiden, calon wakil presiden, ilmuwan, dan panelis akan hadir dalam acara tersebut untuk bertukar pikiran mengenai Indonesia pada masa depan.

Diskusi tersebut, lanjut Suryadharma, akan mengenalkan program-program capres kepada publik, mengenalkan pemikiran sejumlah ahli, dan meningkatkan popularitas PPP. Cara ini diharapkan akan membantu kampanye terbuka PPP.

Sebanyak 32 pemuda itu diharapkan menyebarkan pengaruh PPP melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, acara seni, atau kegiatan olahraga universitas. Mereka juga diharapkan dapat mendekatkan diri pada organisasi siswa intrasekolah di sejumlah sekolah menengah atas.

Gagasan kebangsaan

Kemarin malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meluncurkan buku Biografi berjudul Surya Paloh, Sang Ideolog. Buku itu ditulis Usamah Hisyam, yang adalah juga penulis buku SBY Sang Demokrat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com