Presiden Kritik Penanganan Bencana Asap di Riau

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penanggulagan bencana asap yang terjadi pada hutan-hutan di Riau. Menurutnya, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini masih belum memberikan situasi yang baik. Presiden pun menegaskan perlunya percepatan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran.

“Provinsi Riau kembali mengalami bencana asap. Termasuk kebakaran ladang. Pemerintah sudah bekerja, baik di pusat maupun di daerah tapi masih belum bisa sepenuhnya teratasi. Terus terang saya katakan situasinya belum baik,” ujar Presiden SBY dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Presiden mengingatkan ada dua hal yang perlu segera dilakukan. Pertama, antisipasi cuaca tidak normal dengan prediksi datangnya El Nino di tahun 2014. Dengan adanya El Nino, kebakaran hutan akan mudah terjadi.

Kedua, kata SBY, terkait dengan penegakan hukum bagi para penduduk lokal atau pun perusahaan yang melakukan aksi pembakaran hutan. Jika aksi pembakaran tak bisa diatasi, Presiden menilai dampaknya akan jauh lebih besar.

“Solusi pemerintah, kurangi asap itu. Saya sudah instruksikan, yang memang benar-benar secara sengaja, termasuk juga yang lalai, melakukan pembakaran yang susahkan penduduk kita di sana. Kalau asap pergi ke negara lain, menyusahkan negara lain, maka perlu diberikan sanksi hukum tegas,” katanya.

Presiden mendapat laporan bahwa sejumlah orang sudah menjalani proses hukum terkait pembakaran hutan. Terkait ini, SBY meminta pengadilan agar cepat memprosesnya. Pasalnya, kalau diulur-ulur, ia melihat seolah tidak ada konsekuensi hukum atas perbuatan pembakaran yang dilakukan pelaku.

“Ini akan menyusahkan ratusan ribu saudara-saudara kita, mengganggu kesehatan, dan mengganggu penerbangan,” ucap Presiden.

Hingga kini, kebakaran hutan di Riau masih terjadi. Asap pekat bahkan sudah mencapai kawasan Bukittinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat. Kebakaran hutan ini telah membuat Riau ditetapkan sebagai kawasan tanggap darurat.

Bencana asap telah membuat sekolah-sekolah diliburkan dan mengganggu jadwal penerbangan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api mulai dari melalui jalur darat hingga udara seperti melakukan water bombing dan hujan buatan.