Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Legitimasi Pemerintahan SBY Anjlok

Kompas.com - 10/03/2014, 16:12 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, legitimasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin anjlok menjelang berakhirnya pemerintahan di 2014. Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan semakin menurunnya elektabilitas Partai Demokrat yang tercemin dalam berbagai hasil survei.

"Jadi menjelang pemilu 2014 seakan-akan kekuasaan sekarang semakin vakum," kata Arbi dalam acara diskusi dan dialog rangkaian hari lahir ke-54 Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Arbi menambahkan, kondisi ini juga tercermin dengan semakin goyahnya koalisi yang dibangun Partai Demokrat. Parpol anggota koalisi seperti Partai Golkar, kata dia, juga ikut mengambil keuntungan dari semakin menurunnya tingkat kepercayaan terhadap Demokrat.

Dia pun mengkritik cara-cara kotor yang digunakan Partai Golkar untuk menghantam SBY dan Partai Demokrat. Ia memberi contoh politisasi kasus Bank Century melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Seperti diberitakan, tingkat elektabilitas Partai Demokrat terus menurun. Seperti hasil survei Cirus Surveyor Group yang dirilis akhir pekan lalu, elektabilitas Demokrat berada di urutan 5 dengan angka 7,26 persen. Demokrat bersaing ketat dengan PKB sebesar 7,82 persen dan PPP 7,26 persen.

Selain karena kinerja pemerintah, merosotnya elektabilitas Demokrat dinilai akibat terseretnya kader-kader elite Demokrat dalam kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Optimistis DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Asusila dan Salah Gunakan Jabatan

Korban Optimistis DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Asusila dan Salah Gunakan Jabatan

Nasional
Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

Mahfud Sebut Friksi Antara Penegak Hukum Belum Hilang Berkaca dari Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia dalam Rangka Perjalanan 'Apostolik' September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia dalam Rangka Perjalanan "Apostolik" September 2024

Nasional
Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Soal Tapera, Menteri Basuki: Kalau Belum Siap, Kenapa Tergesa-gesa?

Nasional
Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Nasional
Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Nasional
Tertawa Ditanya Peluang Usung Kaesang di Pilkada Jakarta, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi Maksudnya?

Tertawa Ditanya Peluang Usung Kaesang di Pilkada Jakarta, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi Maksudnya?

Nasional
PDI-P Bakal Dorong Revisi UU KPK karena KKN Semakin Merajalela

PDI-P Bakal Dorong Revisi UU KPK karena KKN Semakin Merajalela

Nasional
Soal Peluang Anies dan PDI-P Bersatu, Nasdem: Tak Jarang Barisan Sakit Hati Bertemu

Soal Peluang Anies dan PDI-P Bersatu, Nasdem: Tak Jarang Barisan Sakit Hati Bertemu

Nasional
PDI-P Beri Sinyal Kerja Sama Politik dengan PKB-PPP untuk Pilkada Jateng 2024

PDI-P Beri Sinyal Kerja Sama Politik dengan PKB-PPP untuk Pilkada Jateng 2024

Nasional
Prajurit TNI AD Bunuh Diri di Bogor, KSAD Maruli: Lagi Banyak Tren Anak-anak Judi Online

Prajurit TNI AD Bunuh Diri di Bogor, KSAD Maruli: Lagi Banyak Tren Anak-anak Judi Online

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan Jampidsus, Mahfud: Masyarakat Harus Diberi Ketentraman

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan Jampidsus, Mahfud: Masyarakat Harus Diberi Ketentraman

Nasional
PBNU Buat PT untuk Kelola Tambang, Penanggung Jawabnya Bendahara Umum

PBNU Buat PT untuk Kelola Tambang, Penanggung Jawabnya Bendahara Umum

Nasional
Lendutan Tol MBZ Diklaim Lebih Baik dari Teori yang Direncanakan

Lendutan Tol MBZ Diklaim Lebih Baik dari Teori yang Direncanakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com