Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Iklan Nasdem, Gerindra Minta Publik Lihat Rekam Jejak Caleg

Kompas.com - 10/03/2014, 15:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa kinerja DPR periode 2009-20014 menurun kualitasnya. Namun, menurut  Martin, hal tersebut tidak lantas menunjukkan semua anggota DPR memiliki kinerja yang buruk.

Hal tersebut disampaikan Martin menanggapi iklan Partai Nasdem di televisi yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014. 

"Itu kan siapa yang mengingkari. Karena kita akui kualitas DPR periode ini memang turun, jadi ngapain kita bicara tidak objektif. Tapi tidak ada alasan yang lama tidak bekerja dengan baik dan tidak berprestasi. Kan ada juga (anggota) yang baik," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Menurut Martin, anggota DPR periode lama ataupun baru bukan suatu permasalahan mendasar. Dia menyarankan agar masyarakat tidak berpatokan kepada hal itu saat memilih pada 9 April.

"Kalau DPR lama bukan berarti tidak memiliki rekam jejak yang baik, DPR yang baru juga bukan berarti memili track record yang bersih. Jadi apakah dia DPR lama atau DPR baru, jangan dilihat dari sana. Saya lebih cenderung kita menggalakan agar masyarakat memilih orang yang berdasarkan rekam jejaknya," ujar dia.

Menurut Martin, iklan Nasdem itu hanya strategi untuk mengangkat citra partai. Pasalnya Nasdem masih memiliki citra bersih karena belum pernah masuk ke parlemen. "Ini kan soal bagaimana mengangkat citra, kalau kita (Gerindra) mengangkat yang tegas dan berani. Itu yang kita tonjolkan," pungkasnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang Pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di Pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia yang lebih kompeten duduk sebagai anggota Parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com