Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Jurkam PDI-P di Pemilu, Risma Sebut Tak Bisa "Ngomong"

Kompas.com - 06/03/2014, 12:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum pernah diminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi juru kampanye (jurkam) pada kampanye Pemilu Legislatif 2014 nanti. Seandainya diminta, Risma mengaku tidak langsung menyetujui karena tidak pandai berkampanye.

"Belum dapat (permintaan jadi jurkam). Lagipula aku juga tidak bisa kampanye. Tidak pernah kampanye. Lagian, aku juga tidak bisa ngomong," kata Risma sebelum acara seminar "Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2014).

Politisi yang berlatar belakang birokrat ini mengaku tidak ahli dalam meminta orang lain agar memilihnya atau partai tertentu. Bagi Risma, kampanye adalah bicara program kerja. "Nanti dilihat (apakah mau jadi jurkam atau tidak). Yang jelas kalau kampanye aku mau bicara program," katanya.

Risma mengaku tidak kampanye saat pilkada di Surabaya pada 2010. "Boleh tanya ke semua warga Surabaya, saya tidak pernah ngomong 'pilihlah saya'. Karena itu pamali buat saya," kata Wali Kota yang diusung PDI-P itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengajukan cuti kampanye kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat cuti itu dikembalikan karena Jokowi dinilai tidak perlu cuti untuk menjadi jurkam PDI Perjuangan. Pasalnya, jadwal kampanye Jokowi jatuh pada setiap Sabtu dan Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com