Calon Hakim MK Banggakan Kemampuan Lobi Pejabat di CV

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu peserta yang melamar sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Franz Antani, menulis di dalam curriculum vitae (CV) bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk melobi, terutama melobi pejabat di Indonesia. Hal tersebut membuat salah satu tim pakar, Andi Matalatta heran.

"Salah satu syarat yang penting untuk menyeleksi Hakim Konstitusi adalah rekam jejak dan itu bisa dilihat di dalam CV. Di CV ini, Anda menulis kalau Anda mempunyai kemampuan lobi yang bagus kepada pejabat indonesia?" tanya Andi dalam fit and proper test di Komisi III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2014) siang.

Franz membenarkan pertanyaan Andi itu. Mendengar jawaban santai Franz, Andi menjadi semakin heran. Dia tak habis pikir bagaimana kemampuan lobi pejabat tersebut bisa berhubungan dengan posisi hakim konstitusi.

Andi pun kembali mengajukan pertanyaan lanjutan untuk Franz. "Anda menulis CV ini untuk menjadi hakim konstitusi kan? Apa Anda pikir kemampuan untuk melobi pejabat ini bermanfaat untuk menjadi hakim MK?" cecar Andi.

Franz beralasan, kemampuan lobi tersebut dapat digunakan secara umum, tidak hanya menjadi hakim MK. Jawaban itu kembali mendapat sanggahan dari Andi.

"Ini CV bapak tulis untuk menjadi hakim MK, berarti harusnya kemampuan yang ditulis sesuai dengan kapasitas sebagai hakim MK," ujarnya.

Andi bahkan mencurigai kalau kemampuan tersebut nantinya akan dimanfaatkan Franz untuk mengambil keuntungan sebagai hakim. "Saya tetap enggak masuk ke akal saya, kenapa banyak kemampuan lain tidak dicantumkan? Yang dicantumkan justru lobi pejabat. Kenapa Anda membanggakan diri punya ability untuk lobi pejabat? Jangan-jangan Anda ingin jadi hakim MK untuk lobi-lobi putusan?" ujar Andi.

Cecaran yang dilakukan Andi tersebut mengundang senyum dan tawa kecil dari anggota tim pakar lain, para anggota Komisi III, dan wartawan yang hadir di ruangan.

Ujian ini dilakukan oleh delapan anggota Tim Pakar dan anggota Komisi III DPR. Hasil ujian ini akan dibahas oleh Tim Pakar dan menjadi rekomendasi kepada Komisi III yang akan memilih dua calon hakim konstitusi. Dua calon hakim yang terpilih akan menggantikan posisi Akil Mochtar yang menjadi terdakwa kasus suap dan Harjono yang akan segera memasuki masa pensiun.