Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Harapkan Stabilitas Ekonomi untuk Siapkan Palestina Jadi Negara Merdeka

Kompas.com - 01/03/2014, 12:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara Asia Timur dan Palestina untuk membantu stabilitas ekonomi di negara yang puluhan tahun masih terus berjuang mendapat pengakuan internasional itu. Menurut Presiden, Palestina memerlukan kesiapan ekonomi sebagai upaya untuk meraih kemerdekaan.

"Saya sangat mendukung adanya peningkatan interaksi ekonomi dengan elemen bisnis Palestina dan juga Arab dalam CEAPAD. Dalam CEAPAD, kami harapkan komunitas bisnis Palestina bisa melakukan pertemuan dalam tahap yang lebih global," ujar Presiden saat membuka The 2nd Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD II) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Pada saat yang sama, kata Presiden, sejumlah negara Asia Timur juga mencari peluang kerja sama dengan otoritas Palestina dalam mengembangkan investasi asing dan bisnis usaha kecil dan menengah.

"Kami berharap masyarakat Palestina siap membangun negara masa datangnya. Makanya, perlu menyiapkan mereka dengan capacity building," kata Presiden.

Presiden mengimbau seluruh peserta CEAPAD memastikan Palestina bisa menyediakan kebutuhan bagi masyarakatnya dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Presiden juga menegaskan bahwa dunia internasional menghormati sistem dan nilai yang sudah terbangun di Palestina.

Di bidang politik, Presiden menuturkan perlunya usaha yang berlipat ganda dari negara-negara di Asia agar Palestina bisa menjadi negara merdeka dan berdaulat. Ia menambahkan perlunya kerja sama Palestina dengan negara-negara Arab.

Presiden pun menyambut keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada tahun 2012 lalu menjadikan Palestina sebagai negara peninjau PBB. Dia berharap dalam waktu dekat, Palestina menjadi negara anggota tetap PBB dan diakui kedaulatannya.

"Masyarakat Palestina tidak bisa dipisahkan dari isu Timur Tengah. Isu ini adalah salah satu faktor yang mendefinisikan hubungan Timur Tengah dengan seluruh dinia," ucap Presiden Yudhoyono.

Melalui forum CEAPAD II ini, Presiden berharap agar seluruh negara memperbarui kerja sama internasonal untuk mendukung stabilitas dan kedamaian di Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com