Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pemerintah soal Dana Mitra PPL, Ketua Bawaslu Sebut Mendagri Mencla-mencle

Kompas.com - 26/02/2014, 14:15 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menilai pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tidak konsisten soal kebijakan pendanaan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pasalnya, rencana tersebut sudah disepakati sejak lebih dari setahun yang lalu, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan.

"Untuk kebijakan Mitra PPL, sedang dikafani. Tidak ada ketegasan pemerintah. Saya harus katakan, pemerintah yang tidak tegas. Bawaslu siap saja," ujar Muhammad seusai diskusi "Pemilu Berkualitas" di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan, dalam rapat antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR dan Kemendagri setahun yang lalu, semua pihak sepakat bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana untuk membiayai honor Mitra PPL pada Pemilu 2014.

Dalam rapat itu, katanya, diputuskan Kemendagri menjadi lembaga sektor utama yang menyusun peraturan presiden (perpres) soal Mitra PPL. "Kemendagri bersama Bawaslu. Tapi Kemendagri yang jadi leading-nya. Tapi sekarang mentah begini. Kami sayangkan itu," ujar Muhammad.

Menurutnya, Mendagri Gamawan Fauzi tidak konsisten terkait pernyataan menunggu tanggapan Bawaslu soal Mitra PPL dan dana saksi parpol. "Itu yang saya bilang mencla-mencle. Keputusan rapat kan tidak begitu," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak lagi berharap pemerintah akan memperjuangkan dana Mitra PPL. "Kami sudah tidak berharap lagi. Kalau saksi parpol sudah dikubur, saya katakan, Mitra PPL sedang disiapkan untuk dikubur," ucapnya.

Seperti diberitakan, Negara akhirnya batal membiayai honor saksi partai politik dan mitra PPL Pemilu 2014 melalui APBN. Alasannya, hari pemungutan suara sudah sangat dekat. Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, sudah tidak ada lagi rapat pembahasan mengenai dana saksi dan mitra PPL.

Ia mengatakan, jika kebijakan itu dipaksakan, sementara hari pemungutan suara semakin dekat, pihaknya khawatir justru tidak akan terlaksana dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com