Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, DPR Pertemukan Gamawan, Soekarwo, dan Risma

Kompas.com - 26/02/2014, 09:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertemukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (26/2/2014). Pertemuan itu untuk menindaklanjuti pengaduan Risma kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, beberapa waktu lalu.

"Iya, jadi. Nanti malam pukul 19.00 di Komisi II," ujar Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu, saat dihubungi pada hari Rabu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menuturkan, DPR juga mengundang para ketua fraksi di DPRD Surabaya serta panitia pemilihan (panlih) wakil wali kota untuk Surabaya. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas protes Risma dan sejumlah anggota panlih yang menyatakan bahwa proses pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur. Priyo menampik bahwa pemanggilan ini dilakukan karena dia memiliki kepentingan.

"Ada pengaduan masyarakat, dan saya punya kewenangan. Solusinya, mediasi agar semua persoalan menjadi penting. Beliau (Risma) menyampaikan itu secara terbuka. Apakah itu harus kita diamkan?" ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Priyo, perlu ada solusi yang diambil karena persoalan Risma sudah menjadi perhatian nasional, sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Priyo berkeinginan agar Risma mengurungkan niatnya untuk mundur dari posisi Wali Kota Surabaya. Priyo menuturkan, pihaknya tak berwenang memutuskan pemilihan ulang. Oleh karena itu, solusi atas hal itu akan bergantung pada pertemuan kali ini.

"Ini persoalannya sederhana. Kok jadi ribut. (Saya menunjukkan) simpati, kok. Jangan dimarahin. Biarkan saya mengulurkan tangan," ucap Priyo.

Akan tetapi, rencana pembahasan persoalan Risma di DPR ini mendapat tentangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengaku tidak setuju jika masalah Pemkot Surabaya dibahas di DPR. Menurut Arif, usulan itu terlalu berlebihan dan kental nuansa politik.

"Saya tidak setuju. Enggak ada urgensinya. Kalau begini terus, bisa jadi preseden," kata Arif.

Seperti diberitakan, Risma mengaku sempat ingin mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena hubungannya tidak harmonis dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Risma menilai, proses pemilihan Wisnu tidak sesuai prosedur. Hal itu disampaikan Risma kepada pimpinan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com