Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Demokrasi Indonesia Fokus kepada Tokoh

Kompas.com - 25/02/2014, 15:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah 15 tahun masa reformasi, Indonesia disebutkan telah memiliki sistem demokrasi yang semakin baik secara aturan formal. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia masih mengarah pada politik yang berbasis ketokohan. Hal ini terungkap dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Power Welfare and Democracy (PWD) Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo.

Peneliti UGM, Amalinda Savirani, mengungkapkan survei dilakukan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia saat ini dan kaitannya dengan kesejahteraan. Sebanyak 592 orang menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan di 28 kabupaten/kota dan 2 daerah istimewa. Hasilnya, Amalinda mengungkapkan demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, tetapi demokrasi yang terbentuk mengarah pada politik berbasis ketokohan.

"Maksudnya jenis politik yang fokus pada figur-figur individual, khususnya mereka yang menduduki posisi seperti pimpinan daerah," ujar Amalinda dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2/2014).

Amalinda menuturkan, temuan itu diperkuat dengan jenis strategi yang digunakan aktor untuk mendapatkan kekuasaan. Strategi yang kerap dilakukan adalah menggunakan uang dan otoritas individual. Partai politik, sebut Amalinda, ternyata tidak penting lagi dalam politik.

"Kalaupun aktor menggunakan organisasi, dia bersifat pragmatis. Organisasi digunakan untuk memobilisasi pemilih saat pemilu. Saat pemilu usai, organisasi terlupakan," kata Amalinda.

Politisik berbasis figur, lanjutnya, ditandai dengan kebutuhan figur yang populer melalui media massa. Mereka lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan. Contoh paling nyata dari bentuk politik ini adalah politik pencitraan.

Dalam hal penerapan aturan main, Amalinda menuturkan, responden menilai demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, terutama dalan penerapan aturan main pemilu. Salah satu yang berhasil diterapkan Indonesia adalah pemilu elektoral yang sudah dilakukan sejak 1999.

Di dalam penelitian ini disebutkan, indikator kebebasan dan peluang yang sama untuk mengakses wacana publik dan pengelolaan kehidupan mandiri warga negara yang demokratis adalah dua hal yang ditanggapi positif. Sementara itu, indikator seperti tata pemerintahan yang demokratis dan kemandirian pemerintah dalam membuat dan menerapkan aturan, masih belum dimaknai baik.

"Perbedaan kualitas demokrasi antara satu dan yang lain menunjukkan adanya stagnansi dalam demokrasi di Indonesia," papar Amalinda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com