Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK Ditanyai KPK soal Peran Atut dalam Pilkada Lebak

Kompas.com - 25/02/2014, 15:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua hakim konstitusi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anwar Usman dan Maria Farida Indriarti, Senin (25/2/2014), mengaku ditanyai soal dugaan keterlibatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. KPK hendak mendalami peran Atut dalam putusan yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu.

"Pemeriksaan Pilkada Lebak saja. Ya sama sajalah dengan yang dulu. Ini kan kaitannya dengan Pilkada Lebak. Dulu kan belum untuk Ibu Atut," kata Anwar seusai diperiksa KPK.

Hal serupa disampaikan Maria. KPK menurutnya ingin mendalami bagaimana pemungutan suara ulang yang terjadi dalam pilkada di Lebak itu.

"Kami berdua ditanya tentang (Pilkada) Lebak saja, untuk menambah keterangan yang lalu, itu saja. Ditanya bagaimana setelah sidang pemungutan suara ulang itu dilaporkan, itu saja, kan itu PSU, kemudian dilaporkan kembali," ujarnya.

Namun, Anwar mengaku tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa Akil terlibat dalam suap sengketa pilkada, baik Pilkada Lebak maupun juga sengketa pilkada lainnya, yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak ada, enggak ada," jawab Anwar.

Anwar dan Maria diperiksa selama kurang lebih tiga setengah jam oleh penyidik KPK. Keduanya datang beriringan dengan mobil terpisah pukul 10.25 WIB dan baru keluar pukul 14.00 WIB.

Selain hakim, hari ini KPK juga memeriksa panitera MK Kasianur Sidauruk, panitera pengganti definitif MK Saiful Anwar, serta seorang yang berprofesi sebagai advokat. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. Dalam kasus sengketa Pilkada lebak ini, Atut disangka bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menyuap Akil melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Adapun kasus suap sengketa pilkada yang menjerat Akil sudah memasuki tahap persidangan. Akil didakwa menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa 15 pilkada. Akil pun tampak emosi seusai mendengar jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan sebagian surat dakwaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com