Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pakar Seleksi Hakim MK Dikhawatirkan Hanya Formalitas

Kompas.com - 25/02/2014, 10:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih delapan tokoh untuk menjadi tim pakar penyeleksi dua hakim konstitusi. Namun, keberadaan tim pakar ini dikhawatirkan hanya formalitas karena pengambil keputusan akhir tetap berada di tangan Komisi III DPR.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan, Erwin Natosmal saat dihubungi Senin (24/2/2014). Erwin menuturkan keberadaan tim pakar sebenarnya sudah cukup baik dalam menyeleksi hakim konstitusi yang berkualitas.

Namun, harus dipastikan apakah tim pakar ini memiliki keputusan yang mengikat atau tidak. Jika tidak, Erwin khawatir tim pakar hanya dianggap formalitas.

"Karena tim pakar hanya memberikan rekomendasi, yang dikhawatirkan kalau hanya rekomendas, maka keberadaan tim pakar hanya sebagai formalitas atau lip service anggota komisi III. Keberadaannya hanya untuk melegitimasi keberpihakan politik yang diambil," ujar Erwin.

Secara keseluruhan nama-nama yang masuk dalam tim pakar, lanjut Erwin, sebenarnya sudah baik. Banyak nama yang dipilih memang merupakan tokoh yang sudah dikenal kredibilitasnya. Namun, ada dua nama yang masih terdengar "asing".

"Ada 1-2 nama yang perlu dipertanyakan dari beberapa tim pakar ini," ucap Erwin.

Dia membenarkan dua orang itu adalah Laududin Muzani dan Zain Badjeber. Laududin dipertanyakan karena namanya masih belum dikenal, sementara Zain karena memiliki latar belakang sebagai politisi PPP. Di dalam daftar calon hakim konstitusi yang ada, terdapat nama politisi PPP Dimyati Natakusumah.

Sebelumnya, Komisi III DPR memutuskan membentuk tim seleksi yang dinamakan Tim Pakar untuk menyeleksi hakim konstitusi. Tim pakar akan melakukan fit and proper test yang biasanya dilakukan oleh Komisi III DPR mulai dari pembuatan makalah hingga pendalaman.

Komisi III menyepakati pembentukan tim seleksi dengan pertimbangan untuk menghilangkan persepsi masyarakat bahwa ada keterlibatan partai politik dalam memilih hakim konstitusi.


Komisi III DPR akan tetap bisa memantau dan mendengar jalannya uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan timsel mulai dari pembuatan makalah hingga sesi tanya jawab. Nantinya, Tim Pakar menyerahkan sejumlah nama calon hakim konstitusi yang dianggap berkompeten untuk dipilih Komisi III.

Sudah ada delapan tokoh yang sudah menyatakan kesiapannya bergabung ke dalam Tim Pakar. Mereka adalah Syafii Ma'arif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama), Laica Marzuki (mantan hakim konstitusi dan hakim agung), dan Zain Badjeber (mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan).

Tokoh lain yang bergabung ke dalam tim pakar adalah Andi Matalatta (mantan Menteri Hukum dan HAM), Natabaya (mantan hakim konstitusi), Laudin Muzani, dan Saldi Isra (pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com