Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengaku sudah bertemu langsung dengan Benny dan bertanya soal pencalonan ini. "Beliau tidak mendaftarkan diri menjadi hakim MK dengan pertimbangan ingin konsentrasi membesarkan Partai Demokrat," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa (25/2/2014), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Nurhayati menegaskan sikap Benny itu adalah keputusan pribadi dan tidak ada intervensi dari partai. Dia mengaku sudah berdiskusi tentang hal itu langsung kepada yang bersangkutan. "Dalam pertemuan itu ada tiga orang, yaitu saya, Pak Benny, dan Pak Riefky (Sekretaris Fraksi Teuku Rifky Harsa)," ujarnya.
Keputusan Benny, kata Nurhayati, tak akan merugikan yang bersangkutan maupun meyakini keputusan Benny itu tidak akan merugikan yang bersangkutan dan partai. Apalagi, masih akan ada kesempatan lain.
Sebelumnya nama Benny K Harman diusulkan menjadi Hakim Konstitusi oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hary Witjaksana. Benny dinilai berintigritas dan memiliki kapasitas dalam bidang hukum.
Komisi III DPR telah menutup pendaftaran calon hakim konstitusi pada Senin (24/2/2014) sore. Ada 12 pendaftar. Para calon akan mengikuti tahap seleksi berikutnya, berupa pembuatan makalah, uji kepatutan dan kelayakan, hingga pemilihan oleh Komisi III DPR.
Tahap seleksi berikutnya dimulai Selasa (25/2/2014), dan seluruh proses seleksi ditargetkan rampung sebelum 6 Maret 2014. Para pendaftar calon hakim konstitusi tersebut adalah:
1. Dr Sugianto SH MH. Pendidikan terakhir di Universitas Islam Bandung. Saat ini dosen (PNS) di Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
2. Dr Wahiduddin Adams SH MA. Doktor dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM.
3. Dr Ni'matul Huda SH MHum. Perempuan yang merupakan doktor hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini dosen di Fakultas Hukum UII.
4. Dr Ir Franz Astaani SH MKn SE MBA MM MSi CPM. Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini bekerja sebagai notaris.
5. Atip Latipulhayat SH LLM PHD. Doktor di Fakultas Filosofi Hukum di Monash University, Melbourne, Australia. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.
6. Prof Dr Aswanto SH MSi DFM. Doktor Hukum Pidana di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).
7. Dr H RA Dimyati Natakusuma SH MH MSi. Anggota DPR Fraksi PPP yang juga caleg DPR Dapil DKI Jakarta III di Pemilu 2014.
8. Prof DR Yohanes Usfunan Drs SH MH. Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali.
9. DR Atma Suganda SH MHum. Doktor Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran Bandung. Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar - Banten.
10. Prof DR HM Agus Santoso SH MH. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
11. DR Edie Toet Hendratno SH MSi. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Dosen Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Pancasila.
12. DR Drs Ermansjah Djaja SH MSi. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.