Ruhut: Kader Demokrat Tak Boleh Jadi Calon Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan bahwa pihaknya konsisten menolak politisi menjadi hakim konstitusi. Untuk itu, kata dia, tak akan ada politisi Demokrat yang mendapat izin mencalonkan diri dalam seleksi hakim konstitusi.

Ruhut menjelaskan, sikap konsisten Demokrat itu merupakan lanjutan dari Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang MK yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Salah satu substansi Perppu tersebut mengatur syarat menjadi hakim konstitusi, yakni tidak menjadi anggota parpol dalam jangka waktu paling cepat tujuh tahun sebelum diajukan.

Meski aturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Ruhut, pihaknya tak menemukan alasan mendukung politisi maju sebagai calon hakim konstitusi.

"Kami memang tidak pernah mau mencalonkan, kami konsekuen, kami tidak menginginkan. Jangan kita campuri, biarlah yudikatif itu orang profesional," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin juga menyatakan hal serupa. Ia mengingatkan kader Demokrat untuk konsisten menjalankan isi Perppu tentang MK yang salah satunya mengatur syarat hakim konstitusi minimal 7 tahun lepas dari partai politik.

Saat ini, Komisi III DPR sedang membuka pendaftaran bagi calon hakim konstitusi untuk mengisi kursi Hakim MK yang kosong. Nama politisi Demokrat Benny K Harman menjadi salah satu yang diusulkan. Dukungan terhadap Benny tak hanya datang dari Partai Demokrat, tetapi juga dari dua fraksi lainnya.

Benny mengaku siap untuk maju karena merasa dirinya memiliki kemampuan sebagai penjaga konstitusi. Meski sudah menyatakan ketertarikannya, Benny belum mendaftarkan diri. Sampai hari ini, telah ada 11 calon hakim konstitusi yang resmi mendaftar.

Sepuluh orang di antaranya berasal dari kalangan profesional, dan seorang lainnya adalah politisi PPP Dimyati Natakusuma. Waktu pendaftaran ditutup sampai pukul 16.00 sore ini dan keputusan pemilihan hakim konstitusi dilakukan sebelum masa reses pada 6 Maret 2014.