JAKARTA, KOMPAS.com —  Ide Komisi Pemberantasan Korupsi soal agensi anti korupsi internasional semacam Interpol yang khusus menangani soal korupsi untuk negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ditindaklanjuti.

Dalam pertemuan Anti Corruption and Transparency Working Group and Stolen Assets Recovery Workshop di Ningbo, China, 20-21 Februari 2014, disepakati percepatan penanganan korupsi lintas negara, termasuk penanganan buronan dan asset recovery.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, China yang kali ini menjadi Ketua Anti Corruption and Transparency Working Group (ACT WG) APEC mendukung penuh pendirian agensi anti korupsi internasional, terutama untuk negara-negara anggota APEC.

”Dalam pertemuan, Minister of Supervision China Huang Shuxian menyatakan, korupsi adalah kejahatan besar terhadap hak asasi manusia. Bagi Pemerintah China ataupun Partai Komunis China, korupsi menjadi isu utama yang harus ditaklukkan dengan cara membangun politik yang bersih, pegawai yang jujur, serta pemerintahan yang jujur dan berintegritas,” kata Bambang saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (22/2).

Untuk itu, lanjut Bambang, Pemerintah China mendukung sepenuhnya gagasan KPK yang dilontarkan dalam ACT WG APEC di Jakarta dan Medan pada 2013 untuk membentuk jaringan anti korupsi antarnegara anggota dalam bentuk agensi internasional.

Gagasan ini sempat kurang disetujui oleh beberapa negara, seperti Singapura. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, agensi anti korupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), selalu ingin kerja sama antarlembaga dilakukan secara informal.

Bambang mengatakan, dalam banyak hal, kerja sama agensi anti korupsi secara informal cukup berhasil. Dia mencontohkan penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti.

Bambang secara khusus berterima kasih kepada Pemerintah China atas penangkapan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan, Anggodo Widjojo, di Shenzhen. Menurut dia, apa yang dilakukan China soal politik bersih dan penyelenggara negara jujur serta berintegritas bisa ditiru. Di China ada deklarasi komitmen, semua penyelenggara negara diperlakukan sama untuk semua tingkatan. (BIL)