Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Disarankan Segera Temui Megawati

Kompas.com - 22/02/2014, 13:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disarankan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu harus segera dilakukan agar masalah yang dihadapi Risma di Surabaya dapat segera selesai.

"Bu Risma itu harusnya berkoordinasi saja dengan Bu Ketum (Megawati)," kata politisi PDI-P, Budiman Sudjatmiko, di Jakarta, Sabtu (22/2/2014).

Budiman menuturkan, dia belum mendapat informasi apakah Risma telah menemui dan berkonsultasi dengan Megawati. Ia hanya tahu saat Risma menemui Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso untuk mengadukan permasalahannya.

Warta Kota/Henry Lopulalan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Menurut Budiman, jika belum sempat bertemu dengan Megawati, Risma dapat memulai mengadukan masalahnya pada Komisi II DPR setelah mendapat izin dari PDI-P. Kalaupun langsung menghadap ke pimpinan DPR seharusnya Risma menemui Pramono Anung yang berasal dari Fraksi PDI-P, bukan pimpinan dari fraksi partai lain.

"Seharusnya Bu Risma melapor ke partai. Kita tak mau menyalahkan, tapi kenapa tidak lapor ke partai dulu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Risma masih mempermasalahkan keabsahan pemilihan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Risma juga menuding ada pihak tertentu yang menekannya saat memimpin Surabaya.

PDI-P membantah tekanan itu berasal dari internal partainya. Beberapa hari lalu Risma mengadukan kegamangannya pada pimpinan DPR dan berharap dapat menyampaikan hal tersebut pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com