Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal di Konvensi Demokrat, Bupati Kutai Timur Ikut Konvensi Rakyat

Kompas.com - 21/02/2014, 20:54 WIB
Kontributor Samarinda, Yovanda Noni

Penulis


SAMARINDA, KOMPAS.com — Untuk terus melaju menjadi calon presiden, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, serius ikuti rangkaian konvensi rakyat yang digagas oleh Sholahuddin Wahid.

Dia mengatakan, mengikuti konvensi rakyat ini merupakan keseriusannya mencalonkan diri menjadi presiden seusai gagal mengikuti konvensi Partai Demokrat.

“Apa yang saya lakukan di Sangatta (Kutai Timur), saya tidak bisa menyebutkan prestasi diri saya satu-satu, itu orang lain yang menilai. Ada tidak bupati, gubernur, menteri yang mencabut izin perusahaan asing? Kalau itu dikatakan prestasi terserah, tidak juga tidak masalah. Tapi saya paling anti-menyebut diri saya berprestasi,” katanya (21/2/2014).

Ditanya mengenai kesiapannya "nyapres", Isran Noor menyatakan percaya diri. Bahkan, ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini meminta masyarakat untuk menilainya selama menjadi Bupati Kutai Timur. Dia menyebut banyak hal yang bisa dipelajari apa yang telah ia lakukan. “Saya siap. Kalau tidak siap, untuk apa saya mengikuti konvensi?” tandasnya.

Terkait target, Isran mengaku tak punya target akhir. Dia hanya mengikuti keinginan rakyat, dan serius terjun ke dalamnya. Sedangkan keputusan keikutsertaannya di konvensi rakyat, Isran mengaku didaftarkan oleh komite karena dinilai mampu. “Saya ikuti konvensi rakyat, karena saya diikutkan oleh komite,” katanya.

Meski demikian, Isran beranggapan menjadi presiden merupakan tujuan akhirnya di dunia politik. Jika gagal, sebut Isran, ia akan istirahat dari dunia politik. Dia juga akan tegas menolak jika mendapat tawaran kursi menteri di kabinet mendatang.

“Tidak untuk tawaran menteri. Saya berjuang untuk kepentingan yang lebih besar. Pasca-2016 seusai masa jabatan Bupati Kutai Timur habis, saya akan istirahat kalau saya gagal,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com