Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Polemik, Risma Minta Bantuan Dewan

Kompas.com - 20/02/2014, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
 Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tujuan kedatangannya bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso, adalah untuk meminta bantuan dalam menghadapi polemik yang saat ini sedang dialaminya. Risma bertemu Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014) sore.

Seperti diberitakan, Risma merasa keberatan dengan pemilihan wakil walikotanya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Dia menganggap, pemilihan tersebut tidak transparan dan sesuai prosedur. 

"Tujuannya kedatangan saya kesini ingin menyampaikan, saya mohon bantuan dan klarifikasi di komisi II untuk proses pemilihan (Wisnu) itu," kata Risma usai pertemuan.

Proses pemilihan itu, menurut Risma, adalah hal yang sangat penting. Jika proses pemilihan tidak dilakukan secara transparan, maka menurutnya, hal tersebut akan menyebabkan hal lainnya terganggu. 

"Saya cuma minta prosesnya itu harusnya dilakukan dengan benar. Itu saja yang saya minta, tidak yang lain-lain," ujar dia. 

Risma menambahkan, kalau dia hanya diam saja melihat proses pemilihan yang tidak benar itu, maka anggota dprd surabaya akan menganggap dirinya melakukan pembiaran. Bahkan dia khawatir, nantinya dianggap mengizinkan proses itu.

"Kalau saya diam saja, nanti DPR bilang, oh Bu Risma ternyata bisa diajak main juga," ujarnya. 

Ke depannya, Risma berharap Komisi II DPR bisa membantunya dalam menghadapi polemik ini. Dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan segera. Namun saat ditanya mengenai keinginannya untuk mundur, Risma tetap enggan menjawabnya. 

"Saya tidak bisa menjawab itu (apakah mundur atau tidak)," pungkasnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada tudingan bahwa Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com