Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tahu Siapa Penyadap Jokowi

Kompas.com - 20/02/2014, 12:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah mengetahui pelaku penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Tjahjo belum mau membeberkan lebih detail pelaku penyadapan tersebut.

"Kami tahu, tapi itu akan kami simpan sendiri," kata Tjahjo, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014).

Secara pribadi, Tjahjo mengecam adanya kegiatan intelijen yang menyasar sejumlah tokoh PDI-P. Menurutnya, kegiatan intelijensi pada partainya telah terjadi sejak lama dan berpotensi merusak etika demokrasi di Indonesia.

Ia melanjutkan, selain adanya upaya penyadapan terhadap Jokowi, partainya juga menemukan fakta adanya sebuah tim dari pihak tertentu yang sengaja dibentuk untuk mencari kelemahan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Tjahjo menuturkan, tim tersebut bergerak sampai ke Kota Solo untuk mencari kesalahan-kesalahan Jokowi selama menjadi Wali Kota Surakarta.

"Ini namanya kurang ajar. Kami tahu elemen mana pelakunya, kepentingannya apa kami tahu. Kami juga tahu saat ada penyusup dalam rombongan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri)," tandasnya.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat. Alat sadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur Jokowi. Pada awalnya, Tjaho mengatakan, tiga alat sadap itu ditemukan setelah PDI-P melakukan penggeledahan di rumah Jokowi.

Namun, setelah dikonfirmasi, Tjahjo meralat perkataannya dan mengatakan jika informasi tentang tiga alat sadap itu ditemukan oleh tim pengawal Jokowi yang kemudian disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.

Selain di rumah dinas Jokowi, kata Tjahjo, operasi intelijen oleh pihak tertentu juga menyasar ke Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia menyebutkan, sampai saat ini Megawati hampir selalu diikuti oleh tim intelijen.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya mengendus ada serangan politik yang ditujukan untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi. Atas dasar itu, seluruh mesin partai berlambang banteng tersebut mulai membuat benteng untuk melindungi Jokowi dari semua serangan lawan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com